Suarademokrasi, Jakarta – Anggota DPRD Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Yahya Meimetes mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membuka moratorium Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB Se-Indonesia di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Yahya menyayangkan belum adanya kejelasan dan kehadiran perwakilan Komisi II DPR RI dalam agenda tersebut. Padahal, pihaknya hadir mewakili Ketua DPRD Kabupaten Manokwari untuk memperjuangkan aspirasi pemekaran wilayah di Papua Barat.
”Hari ini Komisi II tidak hadir dan belum jelas untuk kami. Kami anggota DPR Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat mewakili Ketua DPR. Namun belum jelas karena moratorium belum dibuka,” ujar Yahya di Gedung Juang 45, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut berharap Presiden dan Pemerintah Pusat dapat segera membuka kran pemekaran daerah, khususnya bagi wilayah-wilayah yang sudah siap secara administrasi dan memiliki amanat presiden (Ampres).
Ia menyebut setidaknya ada empat calon DOB di wilayahnya yang sudah siap dan melengkapi seluruh persyaratan.
”Kami berharap kepada Pemerintah Pusat segera untuk buka bagi daerah-daerah tersebut. Yang persiapan ini ada Kota Manokwari (Ibu Kota), Manokwari Barat, Kokas, dan Moskona. Itu sudah punya Ampres, administrasi sudah lengkap,” jelas Anggota Komisi I DPRD Manokwari tersebut.
Lebih lanjut, Yahya mendukung langkah strategis Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (Forkonas PP DOB) yang berencana membawa persoalan pemekaran daerah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada awal tahun depan.
”Mudah-mudahan tahun 2026 ini. Kami sampaikan bahwa Presiden segera buka (moratorium) untuk kepentingan pusat dan daerah,” pungkasnya.

















