Suarademokrasi, Jakarta – Menjelang tujuh tahun kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life/WAL), para nasabah korban masih menanti kejelasan mengenai keberadaan dana mereka. Sejumlah pertanyaan terkait aliran dana hingga kini disebut belum memperoleh jawaban yang memuaskan.
Para nasabah menyoroti penanganan kasus tersebut yang melibatkan sejumlah lembaga, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, hingga aparat penegak hukum. Mereka juga mengaitkan perkembangan terbaru perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berinisial FA dengan dugaan adanya keterkaitan antara kasus Wanaartha Life dan perkara PT Asuransi Jiwasraya.
Perkembangan terkait penggeledahan dan penyitaan uang serta emas di kediaman FA, serta ditolaknya gugatan praperadilan FA terhadap status tersangkanya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menjadi perhatian para korban WAL.
Nasabah menilai rangkaian perkembangan tersebut perlu menjadi momentum untuk kembali membuka secara terang persoalan aset dan aliran dana yang berkaitan dengan kasus Wanaartha Life.
“Ke mana sebenarnya uang nasabah Wanaartha Life?” menjadi salah satu pertanyaan utama yang terus disampaikan para korban dalam berbagai audiensi.
Nasabah Pertanyakan Selisih Dana
Para korban menyebut total kerugian nasabah Wanaartha Life mencapai sekitar Rp 15,9 triliun. Sementara itu, terdapat dana sekitar Rp 2,7 triliun dan Rp 300 miliar yang disebut telah dirampas negara dalam perkara yang berkaitan dengan kasus Jiwasraya.
Menurut para nasabah, angka tersebut belum menjawab keseluruhan persoalan mengenai dana yang sebelumnya dihimpun dari masyarakat.
Mereka mempertanyakan keberadaan selisih dana sekitar Rp 13 triliun dari total kerugian yang disebut mencapai Rp 15,9 triliun.
“Pertanyaannya sederhana, kalau dana nasabah mencapai Rp 15,9 triliun, lalu setelah sejumlah aset dan dana diproses secara hukum, ke mana selisih sekitar Rp 13 triliun tersebut?” demikian pertanyaan yang disampaikan para korban.
Para nasabah meminta aparat penegak hukum dan lembaga terkait menelusuri secara menyeluruh aliran dana tersebut sehingga dapat diketahui siapa saja pihak yang menerima, menguasai, atau menikmati dana yang berasal dari nasabah.
Minta PPATK Telusuri Aliran Dana
Nasabah juga menilai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran penting dalam mengungkap jejak transaksi dalam perkara tersebut.
Mereka meyakini transaksi dana dalam jumlah besar seharusnya dapat ditelusuri melalui sistem analisis transaksi keuangan, termasuk untuk mengetahui rekening tujuan dan pihak-pihak yang berkaitan.
“Nasabah meyakini aliran dana sebesar itu seharusnya dapat ditelusuri. Apalagi PPATK selama ini memiliki fungsi menganalisis transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan tindak pidana,” ujar para korban dalam tuntutannya.
Nasabah juga menyoroti kemungkinan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jika ditemukan indikasi tersebut, mereka meminta aparat penegak hukum menelusuri hingga kepada pihak yang diduga menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) Wanaartha Life.
Para korban menyebut terdapat empat tersangka yang berstatus PSP. Namun, mereka mempertanyakan perkembangan proses hukum terhadap para tersangka tersebut yang disebut belum mencapai tahap P-21 dan masih mengalami proses bolak-balik kelengkapan berkas perkara atau P-19.
Sejumlah Nasabah Meninggal Dunia
Kasus gagal bayar Wanaartha Life telah berlangsung lebih dari enam tahun. Panjangnya proses penyelesaian perkara membuat sebagian nasabah harus menjalani masa penantian dalam kondisi ketidakpastian.
Para korban menyebut sedikitnya 16 nasabah telah meninggal dunia selama proses penantian tersebut. Mereka meninggal dunia sebelum dapat menyaksikan penyelesaian persoalan dan pengembalian hak mereka.
Bagi para korban, persoalan Wanaartha Life bukan lagi sekadar persoalan bisnis atau sengketa antara perusahaan dan nasabah. Mereka menilai kasus tersebut telah menjadi persoalan keadilan bagi masyarakat yang mempercayakan dana mereka kepada perusahaan asuransi.
Nasabah Minta Kasus Dibuka Secara Transparan
Atas kondisi tersebut, para korban Wanaartha Life meminta pemerintah, OJK, PPATK, Kejaksaan Agung, serta aparat penegak hukum lainnya membuka secara transparan seluruh informasi mengenai aset dan aliran dana yang berkaitan dengan kasus tersebut.
Mereka juga meminta agar putusan pengadilan yang berkaitan dengan perampasan dana yang menurut mereka merupakan hak nasabah dapat ditinjau kembali sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Para nasabah berharap penelusuran aset dan aliran dana dilakukan secara menyeluruh sehingga persoalan yang telah berlangsung hampir tujuh tahun tersebut tidak kembali berlarut-larut.
“Yang kami tuntut adalah kejelasan. Ke mana dana nasabah mengalir, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana hak nasabah dapat dikembalikan. Kami hanya ingin keadilan,” tegas para korban Wanaartha Life.
Para korban yang terdampak perkara tersebut menyatakan akan terus memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum dan meminta seluruh lembaga terkait memberikan kepastian atas penyelesaian kasus Wanaartha Life.
