Suarademokrasi, KABUPATEN SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kapasitas personel relawan kebencanaan sebagai bagian dari upaya mempercepat respons dan penanganan kondisi darurat di berbagai wilayah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa peningkatan kompetensi relawan menjadi hal penting agar personel di lapangan mampu mengambil langkah secara cepat, tepat, dan terukur ketika bencana terjadi.
Hal itu disampaikan Sumarno usai memimpin Apel Pelatihan Peningkatan Kapasitas Personel Relawan Kebencanaan di BPKH Penggaron, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jumat (4/9/2026).
“Kami mengapresiasi dan sangat support kegiatan peningkatan kapasitas teman-teman relawan ini. Ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah daerah agar kalau ada kebencanaan, penanganannya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Menurut Sumarno, kecepatan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kompetensi personel yang bertugas di lapangan. Kemampuan mengambil keputusan dan bertindak secara cepat diharapkan dapat menekan dampak bencana, baik berupa kerugian materiil maupun korban jiwa.
“Jadi tidak kalau ada kejadian bingung, tapi sudah bisa mengambil langkah dan penanganan segera dieksekusi. Penanganan yang lebih cepat tentu akan berdampak pada penekanan jumlah korban dan kerugian,” tegasnya.
Menghadapi potensi bencana pada musim kemarau, Pemprov Jateng juga meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran lahan maupun kebakaran di tempat pembuangan sampah.
Sumarno mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran secara sembarangan, terutama di tengah kondisi cuaca dan angin yang dapat mempercepat penyebaran api.
“Biasanya orang bakar sampah begitu sudah nyala ditinggal pulang. Padahal dengan kondisi angin, api bisa terbang ke sana kemari dan membesar. Kalau terpaksa membakar, tolong ditungguin sampai padam,” imbaunya.
Selain ancaman kebakaran, Pemprov Jateng juga memantau potensi krisis air bersih di sejumlah daerah. Saat ini, kebutuhan suplai air bersih masih dapat diakomodasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, pemerintah provinsi memastikan siap memberikan dukungan apabila kondisi di lapangan membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Ketua Umum Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah, Bustanoel Arifin, yang akrab disapa Arifin, mengatakan peningkatan kapasitas relawan menjadi langkah penting untuk memastikan kesiapan personel ketika menghadapi situasi kebencanaan.
Menurutnya, relawan tidak cukup hanya memiliki semangat untuk membantu masyarakat, tetapi juga harus dibekali pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja dalam satu sistem komando.
“Relawan itu berada di garis depan ketika terjadi bencana. Karena itu, kemampuan mereka harus terus ditingkatkan. Kita ingin ketika turun ke lapangan, teman-teman relawan sudah memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana berkoordinasi, dan bagaimana memastikan keselamatan diri maupun masyarakat yang ditolong,” kata Arifin.
Ia menambahkan, TRC Jawa Tengah akan terus mendorong penguatan jejaring relawan di berbagai daerah. Menurut Arifin, penanganan bencana membutuhkan kolaborasi karena setiap kejadian memiliki karakteristik dan tingkat risiko yang berbeda.
“Yang paling penting adalah kesiapsiagaan. Jangan sampai kita baru belajar ketika bencana sudah terjadi. Latihan seperti ini menjadi bagian dari upaya membangun kesiapan, sehingga saat dibutuhkan, relawan bisa langsung bergerak dengan cepat, terkoordinasi, dan sesuai prosedur,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catursasi Penanggungan, mengatakan pelatihan tersebut diikuti sekitar 150 peserta terpilih dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah.
“Pesertanya kurang lebih 150 orang se-Jawa Tengah. Dari pendaftaran kemudian kita filter untuk mengikuti Diklat Tim Reaksi Cepat (TRC) Jawa Tengah ini,” jelas Bergas.
Pelatihan melibatkan instruktur dari Basarnas dengan materi utama peningkatan kemampuan pencarian dan pertolongan, termasuk Urban Search and Rescue (Urban SAR).
Bergas mengatakan, dari hasil pemetaan risiko, kejadian kebakaran hutan di Jawa Tengah relatif minim. Sebagian besar kasus justru berupa kebakaran lahan pertanian maupun perkebunan yang dipicu kelalaian manusia atau human error.
“BPBD tetap harus siap. Begitu terdeteksi titik panas (hotspot) yang berefek pada potensi kebakaran, kita langsung bergerak memadamkan bekerja sama dengan Damkar setempat,” pungkas Bergas.
Penguatan kapasitas relawan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan daerah sekaligus memperkuat sistem respons cepat kebencanaan di Jawa Tengah. Dengan personel yang terlatih dan koordinasi lintas instansi yang baik, penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif. (L)
