Suarademokrasi, Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, forum ini bertujuan membangun kesamaan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah di tengah maraknya disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
Membuka forum tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa medan digital saat ini memiliki posisi strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, dan karakter masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa harus memiliki kemampuan yang kuat untuk mengelola arus informasi. “Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Ruang digital saya katakan juga sebagai medan kritik, medan yang siapa pun bisa menguasainya maka akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” ujar Menko Polkam.
Menko Polkam mengingatkan bahwa DFK, narasi negatif, kata-kata kasar, dan konten tidak senonoh banyak beredar di media sosial. Kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak jangka panjang terhadap pola pikir dan karakter masyarakat. “Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai kita lengah sehingga karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis. Kita tidak bisa menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang pesimis,” tegasnya.
Menurut Menko Polkam, kemampuan menghadapi DFK perlu terus diperkuat karena ketika medan informasi terlanjur dikuasai pihak lain, dibutuhkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengambilnya kembali. “Kalau sudah dikuasai orang lain, perlu upaya keras untuk merebutnya kembali. Perlu sumber daya, perlu alat, dan perlu anggaran. Padahal, kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” ujar Menko Polkam.
Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, pengelolaan informasi publik tidak lagi sekadar menjadi urusan administrasi komunikasi, tetapi merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan merawat stabilitas nasional. Karena itu, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi dari sekadar menjalankan fungsi publikasi menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik (public trust). Menko Polkam mengajak seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, humas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta elemen masyarakat untuk memperkuat koordinasi dan bergerak bersama menghadirkan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme. “Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkas Menko Polkam.
Forum Bakohumas tersebut juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Kehadiran para narasumber dari kementerian dan lembaga terkait menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi DFK dan berbagai bentuk disrupsi informasi. Hadir pula Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. (L)
