Suarademokrasi, JAKARTA – PT Adhita Nikel Indonesia (ANI) menggugat PT Bumi Nusa Permai (BNP) dalam perkara sengketa penguasaan konsesi tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara.
Gugatan wanprestasi dan ganti rugi yang diajukan PT ANI mencapai sekitar Rp 2,5 triliun.
Perkara tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan mulai diperiksa. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan legal standing digelar pada Kamis (17/9/2026).
PT ANI diwakili tim kuasa hukum dari Law Firm HAS and Partners, yakni Dr. Hanafi Tanawijaya, S.H., M.Hum., Patar Aritonang, S.H., dan Akhmad Suhardib, S.H., M.H.
Patar Aritonang bertindak sebagai juru bicara tim kuasa hukum PT ANI.
Tergugat Tidak Hadir
Patar mengatakan PT BNP selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut.
Karena hanya pihak penggugat yang hadir, pemeriksaan pada persidangan perdana difokuskan pada legal standing PT ANI.
“Agenda sidang hari ini adalah sidang perdana pemeriksaan legal standing. Karena yang hadir hanya dari pihak penggugat, maka yang diperiksa hanya legal standing penggugat. Pihak tergugat tidak satu pun hadir, sehingga hakim akan melakukan pemanggilan kembali,” ujar Patar seusai persidangan.
Dengan ketidakhadiran tergugat, persidangan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara.
Sengketa Berawal dari Perjanjian 2014
Menurut penjelasan tim kuasa hukum PT ANI, sengketa bermula dari Perjanjian Induk atau Head of Agreement (HoA) yang dibuat pada 2014.
Perjanjian tersebut berkaitan dengan rencana jual beli dan peralihan saham PT ANI kepada PT BNP.
Namun, PT ANI mempersoalkan aspek formalitas perjanjian tersebut.
Patar mengatakan perjanjian melibatkan PT BNP, PT ANI, dan kuasa pemegang saham. Menurut dia, kuasa para pemegang saham tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut.
“Perjanjian itu melibatkan tiga pihak: PT BNP, PT ANI, dan kuasa pemegang saham. Fakta hukumnya, kuasa para pemegang saham tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut, padahal objeknya adalah jual beli saham,” kata Patar.
PT ANI juga mempersoalkan identitas para pemegang saham dalam dokumen perjanjian yang disebut tidak disertai bukti identitas resmi.
Sementara itu, menurut tim hukum ANI, PT BNP mengklaim telah melakukan pembayaran sebesar Rp 7,5 miliar untuk memperoleh 75 persen saham atau 37.500 lembar saham.
Klaim tersebut dibantah oleh pihak ANI.
Patar menyebut dana tersebut ditransfer dari rekening PT BNP ke rekening PT ANI, bukan kepada para pemegang saham.
“Selain itu, tidak pernah ada Akta Jual Beli (AJB) Saham resmi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan hukum perseroan,” ujarnya.
Persoalkan Perubahan Akta Perusahaan
PT ANI juga mempersoalkan perubahan akta susunan direksi dan peralihan 75 persen saham yang disebut terjadi sekitar satu bulan setelah perjanjian pada September 2014.
Menurut pihak ANI, perubahan tersebut dilakukan tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tanpa AJB saham.
“Hanya berselang satu bulan setelah perjanjian September 2014, mereka melakukan perubahan akta susunan direksi dan peralihan 75 persen saham secara sepihak tanpa RUPS dan tanpa AJB,” kata Patar.
Dalam perkara tersebut, PT ANI juga menduga adanya keterlibatan seorang notaris dalam proses perubahan dokumen perusahaan.
Notaris tersebut disebut sebagai Turut Tergugat II dalam perkara yang diajukan PT ANI.
Persoalkan Perubahan Data MODI
Tim hukum PT ANI selanjutnya menyoroti perubahan data kepengurusan perusahaan dalam sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menurut pihak ANI, perubahan data tersebut menyebabkan nama Burhanudin Leman Djaelani yang sebelumnya disebut sebagai Direktur Utama PT ANI tidak lagi tercatat dalam sistem pemerintah.
PT ANI menduga perubahan data tersebut berkaitan dengan aktivitas PT BNP di wilayah konsesi tambang yang diklaim sebagai milik ANI.
Tim kuasa hukum ANI juga menduga adanya keterlibatan oknum internal Kementerian ESDM dalam proses perubahan data kepengurusan tersebut.
Namun, dugaan tersebut masih merupakan dalil pihak penggugat dan akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Klaim Lebih dari 600.000 Ton Nikel Ditambang
PT ANI juga mendalilkan bahwa PT BNP telah melakukan kegiatan penambangan dan penjualan nikel di wilayah yang disengketakan sejak 2024 hingga 2026.
Berdasarkan data yang disebut dihimpun pihak penggugat, volume nikel yang ditambang disebut telah mencapai lebih dari 600.000 metrik ton.
PT ANI memperkirakan aktivitas tersebut menimbulkan kerugian materiil lebih dari Rp 612 miliar.
Selain itu, ANI memasukkan persoalan alokasi kuota produksi nikel dalam perhitungan kerugian.
Pihak ANI menyebut terdapat alokasi kuota produksi dari Kementerian ESDM sekitar 2,7 juta metrik ton untuk periode 2024-2026.
Berdasarkan perhitungan tersebut, nilai gugatan wanprestasi dan ganti rugi yang diajukan PT ANI mencapai lebih dari Rp 2,5 triliun.
Menunggu Pembuktian di Pengadilan
Patar mengatakan pihaknya akan membuktikan seluruh dalil yang diajukan dalam perkara tersebut melalui proses persidangan.
“Ini akan kami buktikan dalam proses persidangan. Kami menghormati proses hukum dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk memeriksa serta memutus perkara ini berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak,” ujar Patar.
Perkara tersebut masih berada pada tahap awal pemeriksaan. Sidang perdana belum membahas pokok perkara karena pihak PT BNP tidak hadir.
Pengadilan selanjutnya akan melakukan pemanggilan kembali terhadap PT BNP untuk mengikuti proses persidangan.
Adapun seluruh dalil mengenai penguasaan konsesi, perubahan akta, perubahan data MODI, aktivitas pertambangan, dan kerugian sekitar Rp 2,5 triliun masih harus dibuktikan dalam persidangan. (L)

















