Suarademokrasi, Jakarta – Aspirasi percepatan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali mengemuka. Lebih dari 300 perwakilan calon daerah otonomi baru (CDOB) dari berbagai wilayah Indonesia berkumpul dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB).
Kegiatan digelar di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026). Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk menyatukan langkah dalam mengawal aspirasi masyarakat terkait penataan dan pembentukan DOB yang selama ini masih terkendala kebijakan moratorium.
Rapimnas dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB 2026 mengusung tema “Memperkuat Sinergi CDOB dan Seluruh Stakeholder untuk Mengawal Penyusunan RPP Petada dan Desartada Tahun 2026 sebagai Pondasi Percepatan Penataan dan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia.”
Ratusan peserta yang hadir berasal dari unsur CDOB, panitia persiapan, pemangku kepentingan, hingga elemen masyarakat dari berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, peserta menyampaikan sejumlah aspirasi, salah satunya mendorong pemerintah kembali membuka ruang pembahasan pembentukan DOB melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tokoh Pemuda Manokwari Barat Sampaikan Aspirasi
Salah satu aspirasi datang dari tokoh pemuda Manokwari Barat, Papua Barat, Noak Kwaramui dan Zet Hermes Ajami, S.K.M. Keduanya meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap usulan pembentukan Kabupaten Manokwari Barat.
Noak mengatakan kehadiran mereka di Jakarta merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi masyarakat Manokwari Barat kepada pemerintah pusat.
“Kami berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk membuka kembali pembahasan pemekaran. Moratorium diharapkan dapat segera dicabut sehingga aspirasi masyarakat yang sudah lama diperjuangkan dapat memperoleh kepastian,” ujar Noak di sela-sela Rapimnas.
Menurut Noak, perjuangan pembentukan Manokwari Barat telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyebut usulan tersebut telah melalui berbagai tahapan persiapan dan memiliki sejumlah dokumen serta persyaratan sebagai dasar perjuangan pembentukan daerah baru.
“Kami ingin agar aspirasi masyarakat ini segera mendapatkan perhatian. Semua pihak yang hadir di sini memiliki komitmen yang sama untuk mendorong agar proses pembentukan DOB dapat segera dilanjutkan,” katanya.
Minta Papua Dapat Ruang Pembahasan
Sementara itu, Zet Hermes Ajami menyoroti posisi Papua yang memiliki kekhususan dalam kerangka otonomi khusus. Dia berharap kebijakan penataan daerah di Papua memberikan ruang pembahasan terhadap usulan pembentukan provinsi maupun kabupaten.
“Kalau provinsi bisa dimekarkan, kami berharap kabupaten juga mendapatkan ruang yang sama untuk dibahas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Manokwari Barat sudah lama diperjuangkan dan masyarakat memiliki harapan besar terhadap terbentuknya kabupaten tersebut,” ujar Zet.
Zet juga menyebut Manokwari Barat dalam proses perjuangannya pernah dikaitkan dengan persetujuan prinsip pemerintah melalui dokumen yang disebut sebagai amanat presiden (Ampres).
Karena itu, dia berharap status dan tahapan yang telah dilalui sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan pembentukan DOB.
“Kami berharap daerah yang sudah memenuhi persyaratan dan telah melalui tahapan sebelumnya dapat menjadi perhatian dalam proses selanjutnya,” katanya.
Noak menambahkan persoalan wilayah juga menjadi bagian dari dinamika perjuangan pembentukan Manokwari Barat. Menurutnya, sejarah administratif dan kondisi sosial masyarakat perlu diperhatikan dalam menentukan cakupan wilayah calon daerah otonomi tersebut.
“Kami berharap perjuangan Manokwari Barat dapat diwujudkan. Ini merupakan aspirasi masyarakat yang sudah berlangsung lama dan menjadi harapan agar pelayanan pemerintahan serta pembangunan dapat semakin dekat dengan masyarakat,” tuturnya.
Kawal RPP Petada dan Desartada
Rapimnas Forkonas PP DOB juga diarahkan untuk memperkuat komunikasi antara unsur CDOB dan berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal agenda penataan daerah.
Konsolidasi tersebut sekaligus diarahkan untuk mengawal penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah (Petada) dan RPP tentang Desartada tahun 2026.
Kedua rancangan tersebut diharapkan menjadi bagian dari landasan kebijakan penataan dan pembentukan daerah otonomi baru.
Dengan hadirnya ratusan perwakilan CDOB dari berbagai wilayah, Forkonas PP DOB menegaskan pentingnya konsolidasi nasional dalam mengawal aspirasi pemekaran.
Aspirasi tersebut selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah, kapasitas pemerintahan, serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. (L)

















