Suarademokrasi.co.id, Jakarta, 24 September 2025 – Hari Tani Nasional (HTN) ke-65 menjadi momentum penting bagi gerakan tani Indonesia. Untuk pertama kalinya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi massa di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ribuan petani dari berbagai daerah hadir untuk mendesak pelaksanaan reforma agraria sejati dengan menyampaikan enam tuntutan pokok untuk kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia.
Enam tuntutan SPI adalah sebagai berikut:
1. Menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi anggota SPI maupun petani Indonesia secara menyeluruh, dan menghentikan segala bentuk kekerasan dan kriminalisasi dalam penyelesaikan konflik agraria terjadi.
2. Mengalokasikan tanah yang dikuasai perusahaan perkebunan dan kehutanan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang sedang dilaksanakan satgas PKH saat ini harus menjadi bagian dari TORA.
3. Merevisi Perpres Percepatan Reforma Agraria No. 62 Tahun 2023 agar sejalan dengan agenda kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani serta masyarakat desa.
4. Merevisi UU Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan; UU Kehutanan untuk reforma agraria; dan UU Koperasi untuk memperkuat koperasi petani; serta mendorong pembentukan UU Masyarakat Adat.
5. Segera mencabut UU Cipta Kerja, yang telah nyata membuat kemunduran ekonomi Indonesia; kehilangan lapangan kerja, memperlebar ketimpangan agraria, ketergantungan pangan dari impor, kemunduran di bidang pendidikan dan kesehatan di Indonesia.
6. Membentuk Dewan Nasional Reforma Agraria dan Dewan Nasional Kesejahteraan Petani untuk memastikan keberlanjutan dan implementasi kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menegaskan arti penting peringatan HTN 2025 yang berlangsung di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. “Reforma agraria sejati sesungguhnya telah tercantum sebagai salah satu agenda prioritas dalam Asta Cita. Namun hingga kini, pemerintah belum juga menyusun kebijakan maupun program nyata untuk mengimplementasikannya. Padahal inilah saat yang tepat bagi Presiden Prabowo untuk membuktikan keberanian politiknya,” tegas Henry.
Fakta ketimpangan agraria semakin memperkuat urgensi pelaksanaan reforma agraria. Data resmi Badan Pertanahan Nasional menunjukkan rasio gini penguasaan tanah berada di angka 0,58 dan jumlah petani gurem yang terus meningkat menandakan ketimpangan yang serius. Sementara itu, anggota SPI sendiri terlibat dalam konflik agraria yang melibatkan 118.792 kepala keluarga dengan luasan 537.062 hektare, tersebar di berbagai wilayah dan berhadapan dengan banyak pihak, mulai dari Dinas Kehutanan, Perum Perhutani, perusahaan perkebunan, pengusaha besar, hingga institusi militer.
Reforma agraria sejati adalah agenda keadilan sosial, sekaligus menjadi strategi ekonomi makro yang krusial. Dengan distribusi tanah yang adil dan produktif, basis produksi pangan nasional akan semakin kuat, sehingga memperluas penerimaan negara dari sektor riil desa. Secara moneter, kemandirian pangan hasil reforma agraria akan menekan ketergantungan impor dan memperkuat cadangan devisa, menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Dengan demikian, reforma agraria justru menjadi penyangga kekuatan fiskal dan moneter negara, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang.
Aksi massa Hari Tani Nasional 2025 di Jakarta diikuti oleh petani SPI dari berbagai wilayah sekitar ibukota, antara lain Serang, Pandeglang, Lebak, Bogor, Purwakarta, hingga Indramayu. Selain itu, petani SPI di berbagai daerah juga memperingati HTN melalui aksi massa di kantor pemerintah daerah, diskusi publik, hingga pembagian hasil panen kepada masyarakat. Perjuangan reforma agraria tidak hanya berkumandang di pusat kekuasaan, tetapi juga hidup di akar rumput.
SPI menegaskan bahwa pelaksanaan reforma agraria sejati tidak boleh lagi ditunda. “Janji reforma agraria dalam Asta Cita harus diwujudkan, bukan hanya diucapkan. Presiden Prabowo memiliki kesempatan bersejarah untuk menorehkan legacy kepemimpinan nasionalis yang berpihak pada petani dan rakyat. Jika reforma agraria dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka kedaulatan pangan dan keadilan sosial akan menjadi nyata,” tutup Henry.
###
*LAMPIRAN 1*
*10 Bentuk Dukungan Fiskal dan Moneter terhadap Reforma Agraria sebagai Bukti Wujud Konkrit Dukungan Pemerintah terhadap Reforma Agraria*
1. Alokasi APBN khusus untuk program redistribusi tanah dan dukungan produksi pasca-redistribusi tanah.
2. Dana insentif daerah (DID) berbasis capaian reforma agraria dan kedaulatan pangan daerah.
3. Subsidi bunga kredit dan penjaminan pembiayaan bagi koperasi tani penerima tanah.
4. Skema pembiayaan alternatif untuk pertanian agroekologi dan pertanian berkelanjutan.
5. Tax incentive untuk koperasi dan usaha tani yang mengelola tanah hasil reforma agraria secara produktif.
6. Dana abadi pangan (sovereign food fund) sebagai instrumen fiskal jangka panjang untuk mendukung reforma agraria dan kemandirian-kedaulatan pangan.
7. Stabilisasi harga pangan lewat Bulog/penyangga agar petani penerima tanah reforma agraria punya kepastian pasar.
8. Instrumen moneter inklusif (kredit usaha rakyat khusus reforma agraria, refinancing bagi koperasi tani) untuk memperluas akses pembiayaan.
9. Kebijakan nilai tukar dan devisa yang mendukung ekspor produk pertanian reforma agraria tanpa mengorbankan pangan domestik.
10. Koordinasi fiskal-moneter (APBN, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan reforma agraria jadi bagian dari strategi makro: stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, dan perluasan basis pajak.
*LAMPIRAN 2*
*15 Argumen Mengapa Reforma Agraria Akan Memperkuat Fiskal dan Moneter Indonesia*
*_Jangka Pendek (1–2 tahun)_*
1. Redistribusi tanah meningkatkan produksi pangan lokal, menekan impor, sehingga mengurangi tekanan devisa.
2. Bertambahnya lahan garapan rakyat memperluas lapangan kerja pedesaan, mengurangi beban fiskal negara akibat pengangguran.
3. Reforma agraria akan menekan terjadinya konflik agraria: akan mengurangi biaya sosial-politik yang sering menguras anggaran keamanan.
4. Produksi petani meningkat sehingga stabilisasi harga pangan domestik dan inflasi terkendali.
5. Memberi akses petani ke pembiayaan, penyaluran kredit lebih sehat dan produktif.
_*Jangka Menengah (3–5 tahun)*_
6. Basis produksi yang lebih luas memperluas basis pajak riil desa (PPh, PPN hasil pertanian, pajak daerah).
7. Koperasi dan agroindustri lokal dari hasil reforma agraria memperkuat ekonomi desa sekaligus mengurangi urbanisasi yang menekan beban fiskal kota.
8. Diversifikasi produksi pertanian reforma agraria memperkuat neraca perdagangan pangan dan devisa lebih stabil.
9. Sirkulasi keuangan desa meningkat yang memperbesar savings dan inklusi keuangan nasional.
10. Reforma agraria mengurangi ketergantungan pada impor strategis (beras, jagung, kedelai) sehingga Bank Indonesia lebih leluasa menjaga stabilitas rupiah.
*_Jangka Panjang (5–15 tahun)_*
11. Tanah yang produktif dikelola rakyat mendorong perekonomian nasional lebih tahan (resilient) menghadapi krisis global akibat perang, bencana, kegagalan panen dunia, dan krisis iklim.
12. Peningkatan kesejahteraan petani memicu permintaan domestik jangka panjang lebih kuat dan menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang stabil.
13. Kedaulatan pangan yang terwujud maka surplus fiskal bisa dialihkan untuk investasi produktif, bukan impor pangan.
14. Desa yang makmur pasca-reforma agraria (redistribusi dan produksi) jadi basis ketahanan sosial-politik negara akan mengurangi potensi instabilitas fiskal akibat konflik.
15. Reforma agraria memperkuat agroindustri nasional sehingga ekspor bernilai tambah dan cadangan devisa jangka panjang lebih kokoh. (L)
