Suarademokrasi.co.id, Jayapura – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Rabu (6/8/2025), Tim Pemantau PSU dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah pelaksanaan. PSU akan digelar serentak di Provinsi Papua (Jayapura), Kabupaten Boven Digoel (Papua Selatan), dan Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah).
Pemantauan ini merupakan instruksi langsung dari Menko Polkam Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan untuk memastikan kesiapan teknis dan aspek keamanan berjalan optimal. Tim pemantau masih tergabung dalam Desk Koordinasi Pilkada Serentak yang dibentuk oleh Kemenko Polkam.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto, selaku Ketua Desk Pilkada Serentak, menyampaikan bahwa tim turun langsung ke lapangan untuk meninjau Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan distribusi logistik hingga ke wilayah perbatasan Indonesia–Papua Nugini.
“Hari ini kami hadir langsung di Bawaslu Provinsi Papua dan mengikuti telekonferensi bersama seluruh jajaran Bawaslu di daerah. Secara umum, kesiapan PSU sudah sangat matang baik dari unsur penyelenggara maupun pengawas,” ujar Heri Wiranto.
Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah preventif guna menjaga integritas pelaksanaan PSU, termasuk melalui peringatan dan sosialisasi pasal-pasal pidana pemilu untuk mencegah potensi pelanggaran.
“Harapannya, PSU di Papua dapat berlangsung aman, damai, jujur, adil, serta sesuai dengan prinsip luber dan jurdil,” tambahnya.
Selain Papua, pemantauan juga difokuskan di Kabupaten Boven Digoel. Tim yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad K. Koba, meninjau langsung kantor KPU, Bawaslu, serta sejumlah TPS untuk memastikan kesiapan teknis dan fasilitas berjalan sesuai prosedur.
Dalam kunjungan tersebut, tim juga menyaksikan pemusnahan kelebihan surat suara di gudang logistik KPU Boven Digoel, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan PSU. Sebelumnya, tim juga menggelar rapat koordinasi bersama unsur pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan pengawas pemilu.
“Sesuai amanat Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 434 dan Undang-undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 dimana pemerintah wajib membantu dan memfasilitasi agar penyelenggaraan pemilihan dapat terlaksana dengan baik,” ujar Koba.
Sementara itu, di Kabupaten Barito Utara, Tim Pemantau Desk Pilkada Kemenko Polkam juga melakukan tinjauan serupa satu hari sebelum pencoblosan. Staf Khusus Menko Polkam Bidang Pertahanan, Letjen TNI (Purn) Yoedhi Swastanto, menyampaikan bahwa penyelenggara PSU di wilayah tersebut telah siap sepenuhnya.
“Pada intinya, petugas penyelenggara PSU di Kabupaten Barito Utara ini sudah sangat siap. Hal ini terlihat saat Ketua KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan menyampaikan paparannya dalam rapat koordinasi, serta saat tim meninjau beberapa TPS,” ujar Yoedhi usai meninjau beberapa TPS di Kecamatan Teweh Tengah.
Tim juga mengunjungi kantor Bawaslu Barito Utara dan mendapatkan komitmen dari lembaga pengawas untuk menuntaskan potensi pelanggaran PSU secara cepat dan tepat melalui mediasi, guna mencegah pelaporan berlarut hingga ke jenjang lebih tinggi.
“Harapannya, ini adalah PSU terakhir di Barito Utara,” tegas Yoedhi.
Tim turut meninjau TPS 11 dan TPS 14 di Kecamatan Teweh Tengah, yang telah siap menyambut pencoblosan dan hanya menunggu distribusi logistik yang sedang dikirim oleh KPU setempat.
Sebelumnya, tim juga menghadiri apel kesiapan PSU yang dipimpin oleh Pj. Bupati Barito Utara dan menyaksikan pelepasan logistik ke 9 kecamatan.
“Kami tegaskan kepada Pj. Bupati, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Forkopimda Barito Utara bahwa kehadiran Tim Desk Pilkada bukan untuk mengambil alih tugas penyelenggara, melainkan sebagai fasilitator dan penghubung antara daerah dan pusat. Jika masih ada kendala yang perlu dikoordinasikan ke pusat, tim siap membantu,” jelas Yoedhi.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI, bahwa Pilkada harus menjadi cerminan kematangan berdemokrasi, dilaksanakan tenang, damai, dan bermartabat. Serta arahan Menko Polkam yang menekankan pentingnya agar seluruh tahapan PSU berjalan sesuai ketentuan hukum, serta dalam suasana aman dan tertib.(Hms/L)
