banner 728x250

Persatuan Sopir Mikrolet 02 trayek Kampung Melayu Gelar Aksi Unjuk Rasa Terkait Modifikasi Trayek Jak 41

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

Suarademokrasi.co.id, Jakarta, Persatuan Sopir Mikrolet 02 trayek Kampung Melayu – Pulogadung menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, pada Selasa (11/11). Sekitar 50 sopir dan pemilik mikrolet turun ke jalan menuntut pemerintah provinsi untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) modifikasi trayek Jak 41 sesuai hasil survei bersama yang dilakukan pada 13 Oktober 2025.

Dalam aksi tersebut, para sopir membawa berbagai spanduk berisi keluhan dan tuntutan. Mereka menegaskan tiga poin utama yang menjadi dasar aksi, yaitu segera terbitkan SK modifikasi trayek Jak 41 sesuai denah kesepakatan bersama tanggal 13 Oktober 2025, pisahkan rute antara trayek M02 dan Jak 41 agar tidak tumpang tindih, serta apabila tidak ada realisasi, seluruh 46 unit mikrolet reguler M02 akan ditarik dan dialihkan ke sistem Jak Lingko.

Spanduk-spanduk besar dengan tulisan bernada keluh kesah tampak terbentang di depan Balaikota. Salah satunya berbunyi: “Pak Gubernur tolong kami, Kadishub DKI Jakarta dan Direktur Operasional PT Transjakarta telah merampas penghasilan kami, segera terbitkan SK modifikasi Jak 41 sesuai hasil survei tanggal 13 Oktober. Anak-anak kami lapar di rumah.” Ada pula spanduk lain bertuliskan, “Pak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tolong kami, segera realisasikan hasil survei tanggal 13 Oktober 2025 yang ditandatangani bersama di Terminal Pulogadung.”

Para sopir juga menuntut agar Kadishub DKI Jakarta dan Direktur Operasional PT Transjakarta dicopot dari jabatannya. Mereka mengaku telah berupaya menemui pihak terkait pada 1, 2, dan 3 November 2025, namun tidak ada satupun pejabat yang hadir menemui mereka.

Koordinator aksi, Ilham, menjelaskan bahwa para pengemudi sudah lama menunggu janji pemerintah tanpa kejelasan. “Kami sudah menunggu dengan sabar sejak survei dan penandatanganan kesepakatan 13 Oktober lalu. Tapi sampai hari ini, tidak ada realisasi. Kami hanya ingin keadilan agar kami bisa tetap mencari nafkah,” ujarnya di tengah orasi.

Aksi ini dikawal ketat oleh aparat kepolisian berseragam lengkap untuk menjaga ketertiban. Selain itu, kegiatan juga didampingi oleh Yayasan Forum Komunikasi Antar Media (Forkam) yang dipimpin oleh Ketua Umumnya, Harry Amiruddin, bersama beberapa anggota Forkam yang hadir dengan seragam resmi yayasan sebagai bentuk dukungan moral terhadap aksi damai tersebut.

Dalam wawancara dengan awak media di lokasi, tiga sopir perwakilan peserta aksi yakni Wanto, Pardi, dan Sutrisno menyampaikan keluh kesah mereka secara langsung. Mereka berharap Gubernur DKI Jakarta segera menepati janji dan tidak hanya memberikan janji kosong tanpa tindak lanjut.

“Pak Gubernur, tolong kami rakyat kecil. Kami hanya ingin kebijakan yang adil. Jangan terus PHP, kami ini bekerja demi isi perut, bukan cari masalah,” ujar Wanto dengan nada kecewa.

Sementara Pardi menambahkan, “Kami sudah tanda tangan kesepakatan survei bersama pada 13 Oktober. Dari pihak koperasi dan Transjakarta juga hadir, tapi sampai sekarang hasilnya tidak jalan. Kami ini memang sopir, tapi bukan orang bodoh. Kami paham aturan, hanya saja sering dibodohi dengan janji-janji.”

Sutrisno, yang sudah menjadi sopir mikrolet sejak tahun 2010, mengatakan kondisi sekarang semakin berat. “Dulu kami bisa narik seharian dapat cukup buat makan dan setor. Sekarang, sejak Jak Lingko makin banyak, penumpang kami berkurang drastis. Kami mau nyari penumpang susah, di setiap sudut sudah ada angkutan gratis. Tolonglah kami diperhatikan, bukan disingkirkan,” tuturnya.

Para sopir berharap pemerintah provinsi segera menindaklanjuti hasil survei dan kesepakatan modifikasi trayek yang telah disetujui bersama demi menjaga keberlangsungan hidup para pengemudi mikrolet yang selama ini menjadi bagian penting dari transportasi rakyat Jakarta.

Aksi damai ini berlangsung tertib hingga sore hari dan ditutup dengan doa bersama agar tuntutan mereka segera mendapat tanggapan dari Gubernur DKI Jakarta dan pihak terkait.

Sampai berita ini di turunkan, Perwakilan Pemilik Mobil 1 orang dan 6 orang Diver di masih terima audiensi oleh pihak Balaikota. (L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *