SD, Bogor, 5 Juni 2025 – Yayasan Bina Tunas Abadi (YBTA) menyampaikan klarifikasi resmi terkait sengketa hukum yang tengah berlangsung mengenai pengelolaan Sekolah HighScope Rancamaya. YBTA menegaskan bahwa pihaknya merupakan pengelola yang sah sejak pendirian sekolah pada tahun 2008, berdasarkan akta pendirian yayasan, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM, serta izin operasional dari Dinas Pendidikan yang masih berlaku hingga saat ini.
“Sejak awal, seluruh aspek legalitas operasional sekolah berada di bawah kewenangan YBTA. Kami menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab,” ujar kuasa hukum YBTA.
YBTA menyebut pengambilalihan oleh Yayasan Perintis Pendidikan Belajar Aktif (YPPBA) dilakukan secara sepihak dan tanpa dasar hukum. Tidak ada putusan pengadilan maupun surat kuasa resmi yang membenarkan pengambilalihan aset, staf, maupun keuangan sekolah oleh YPPBA.
Sebelumnya, kerja sama antara YBTA dan YPPBA berlangsung melalui skema sublisensi yang diyakini memiliki izin resmi dari HighScope Educational Research Foundation (HSERF) di Amerika Serikat. Namun, hasil penelusuran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menunjukkan bahwa tidak pernah ada perjanjian lisensi resmi antara HSERF dan YPPBA maupun PT HighScope Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2018.
YBTA juga menyoroti potensi disinformasi kepada orang tua murid. “Fakta penting yang perlu diketahui publik adalah bahwa HighScope di Amerika Serikat hanya menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang anak usia dini (TK). Tidak ada jenjang SD, SMP, atau SMA yang dijalankan secara resmi oleh HSERF,” lanjut kuasa hukum.
Sekolah HighScope Rancamaya saat ini hanya menyelenggarakan jenjang TK dan SD dengan status akreditasi A, di bawah pengelolaan sah YBTA. YBTA menyatakan belum membuka jenjang SMP dan SMA karena menunggu kejelasan legalitas kurikulum dan lisensi.
Pada 2 Mei 2024, Presiden HSERF, Alejandra Baraza, secara resmi telah meminta YPPBA untuk mengembalikan pengelolaan Sekolah HighScope Rancamaya kepada YBTA. Meski kesepakatan telah dicapai pada 6 Mei 2024, namun hingga kini YPPBA belum memenuhi komitmen tersebut.
Dugaan kuat juga muncul bahwa sengketa ini menyebabkan nama Indonesia kini tidak lagi tercantum dalam daftar “International Institutes” di situs resmi www.highscope.org, yang menjadi indikasi pencabutan pengakuan resmi.
YBTA menyatakan tengah menjalin komunikasi dengan Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) serta otoritas internasional untuk mengusut potensi pelanggaran hak merek dan lisensi pendidikan.
“Kami akan terus memperjuangkan keadilan dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan hukum. Orang tua berhak mengetahui fakta sesungguhnya mengenai lisensi dan jenjang pendidikan yang sah dalam sistem HighScope,” tutup pernyataan resmi YBTA.
