Suarademokrasi, Jakarta – Pengelolaan karbon biru dinilai harus menjadi agenda strategis nasional yang melibatkan sinergi lintas sektor. Hal ini disampaikan Prof. Dr. Ir. Alex Retraubun, M.Sc., saat menghadiri Seminar Nasional Tata Kelola Ekosistem Karbon Biru Indonesia yang berlangsung di Hotel Morrissey, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Alex yang juga merupakan Pembina Yayasan Samudera Indonesia Timur menegaskan bahwa karbon biru bukan sekadar isu lingkungan, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.
Menurutnya, sebagai negara kepulauan dengan potensi karbon biru terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan pengelolaannya berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
“Potensi besar harus diikuti dengan tata kelola yang kuat. Indonesia tidak boleh hanya dikenal memiliki kekayaan sumber daya, tetapi juga harus mampu menunjukkan kepemimpinan dalam pengelolaannya,” ujar Alex.
Ia menilai langkah awal yang harus segera dilakukan adalah memperkuat konsolidasi kebijakan nasional melalui koordinasi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Tanpa keselarasan kebijakan, pengelolaan karbon biru berisiko berjalan parsial dan tidak efektif.
Alex juga menyoroti pentingnya peran lembaga non-pemerintah dalam mendukung pemerintah, khususnya melalui penyediaan data ilmiah yang akurat dan kerja implementasi di lapangan. Menurutnya, kebijakan yang baik hanya dapat lahir dari basis data yang kuat dan terverifikasi.
Selain itu, ia menegaskan bahwa pengelolaan karbon biru harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang ketat. Tanpa pengawasan, kebijakan berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang merugikan dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Yayasan Samudera Indonesia Timur telah melakukan pemetaan potensi karbon biru di sejumlah wilayah Maluku, meliputi Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Kota Tual, serta sebagian wilayah Kepulauan Tanimbar. Wilayah tersebut dipilih karena memiliki ekosistem pesisir yang relatif masih terjaga dan dinilai representatif sebagai model pengembangan karbon biru nasional.
“Maluku menjadi laboratorium awal yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan pengelolaan karbon biru secara terpadu,” jelasnya.
Upaya tersebut juga diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Yayasan Samudera Indonesia Timur dengan Pemerintah Provinsi Maluku, yang turut melibatkan Dinas Perikanan setempat dalam pelaksanaan program di lapangan.
Ketua Yayasan Samudera Indonesia Timur, Nelly, menyampaikan bahwa pembangunan sistem tata kelola karbon biru memang memerlukan proses bertahap. Namun, ia meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga mitra dapat mempercepat penguatan fondasi pengelolaan karbon biru Indonesia.
Ia menambahkan, jika pengelolaan karbon biru dilakukan secara tepat, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan laut. (L)
