Suarademokrasi, Jakarta — Balai Kartini, Sabtu pagi 7 Februari 2026, tidak sekadar menjadi ruang perayaan ulang tahun. Di tempat itu, perjalanan panjang seorang tokoh hukum tata negara Indonesia dirangkum dalam delapan buku. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra genap berusia 70 tahun, dan peringatannya diisi bukan dengan seremoni semata, melainkan peluncuran arsip pemikiran yang menelusuri lebih dari setengah abad kiprahnya.
Bagi publik, Yusril dikenal sebagai akademisi, advokat konstitusi, hingga pejabat negara. Namun melalui delapan buku tersebut, sosoknya ditampilkan dari berbagai sisi: pemikir, polemikus hukum, politisi, sekaligus pribadi yang tumbuh dari kampung pesisir Belitung hingga lingkar kekuasaan nasional.
Buku-buku yang diluncurkan bukan satu karya tunggal, melainkan mosaik perspektif. Ada autobiografi, kajian akademik, testimoni sahabat, dokumentasi perkara konstitusional, hingga novel biografis. Pendekatan berlapis ini membuat perjalanan hidupnya tidak hanya dibaca sebagai riwayat jabatan, tetapi sebagai pergulatan gagasan.
Koordinator penerbitan, Prof. Hafid Abbas, menyebut karya-karya tersebut sebagai “arsip pemikiran”. Menurutnya, rekam jejak Yusril memperlihatkan bagaimana hukum tidak selalu berdiri di ruang teoritis, melainkan diuji di tengah tarik-menarik kekuasaan, terutama sejak masa akhir Orde Baru, Reformasi 1998, hingga konsolidasi demokrasi saat ini.
Sebagian buku mengangkat kontribusinya dalam perdebatan hubungan Islam dan negara. Dalam berbagai tulisan dan argumen hukum, Yusril dikenal mencoba menempatkan nilai-nilai keislaman dalam kerangka konstitusi negara kebangsaan. Perspektif itu tertuang antara lain dalam buku Islam, Democracy, and Human Rights in Contemporary Indonesia.
Sementara itu, The Landmark Cases of Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra memuat perkara-perkara konstitusional penting yang pernah ia tangani. Dari sana terlihat bagaimana tafsir hukum dapat memengaruhi praktik ketatanegaraan, bahkan arah kebijakan publik.
Acara peluncuran juga dihadiri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, menandai bahwa pengaruh pemikirannya tidak hanya berada di ruang nasional, tetapi juga diperbincangkan dalam konteks regional Asia Tenggara.
Menariknya, rangkaian penerbitan ini tidak berdiri sendiri. Tahun lalu, di Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah diresmikan pusat arsip “Yusril Ihza Mahendra’s Collections”, yang menghimpun dokumen, naskah pidato, serta tulisan akademiknya. Arsip tersebut ditujukan sebagai rujukan terbuka bagi mahasiswa dan peneliti.
Lebih dari sekadar penghormatan kepada satu tokoh, peluncuran delapan buku ini menghadirkan pertanyaan yang lebih luas: bagaimana gagasan hukum bertahan di tengah perubahan politik? Di tengah dinamika demokrasi Indonesia, warisan yang ditawarkan bukanlah jabatan atau posisi, melainkan pemikiran.
Dan mungkin, itulah makna ulang tahun ke-70 itu—bahwa seorang negarawan pada akhirnya dikenang bukan karena kekuasaan yang pernah dipegang, melainkan ide-ide yang tetap hidup setelah masa jabatan berakhir. (L)
