Suarademokrasi, Jakarta – Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) IX di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta, Sabtu (14/2/2026). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi masyarakat Bima di wilayah Jabodetabek sekaligus memilih kepengurusan baru periode 2026–2029.
Munas dihadiri pengurus dan perwakilan warga Bima dari berbagai daerah di Jabodetabek. Selain membahas program kerja organisasi ke depan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana silaturahmi untuk memperkuat solidaritas perantau Bima.
Tokoh masyarakat Bima, Salahudin Gaffar, mengatakan BMMB merupakan wadah kebersamaan warga Bima di perantauan yang tidak hanya berfokus pada kepentingan komunitas di kota, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kampung halaman.
“Musyawarah ini bagian dari upaya memikirkan kemaslahatan masyarakat Bima di rantau, tetapi juga jangan sampai melupakan kampung halaman. Yang sudah sukses harus tetap peduli terhadap kondisi di daerah asal,” kata Salahudin di sela kegiatan.
Ia menilai kepedulian tersebut bisa diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi sesama warga Bima, serta membantu mereka yang membutuhkan dukungan pendidikan dan pekerjaan.
Menurutnya, Munas tidak boleh sekadar menjadi forum memilih ketua umum, melainkan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Yang paling penting adalah kemaslahatan. Bagaimana kita bisa membantu sesama, mengangkat derajat yang kurang beruntung, memberikan peluang pendidikan, bahkan mendorong kesadaran terhadap persoalan sosial seperti bahaya narkoba di kalangan generasi muda,” ujarnya.
Salahudin berharap kepengurusan baru BMMB dapat melanjutkan program yang sudah berjalan baik dan memperbaiki kekurangan yang ada.
“Harapannya tentu kebaikan yang sudah dilakukan bisa diteruskan, yang masih kurang disempurnakan, dan kebutuhan masyarakat bisa ditanggapi dengan baik oleh kepengurusan yang baru,” pungkasnya.
Melalui Munas IX ini, BMMB diharapkan semakin memperkuat perannya sebagai wadah pemersatu masyarakat Bima di perantauan sekaligus jembatan kontribusi sosial bagi masyarakat, baik di rantau maupun di daerah asal. (L)
