Suarademokrasi, JAKARTA — Forum Penyelamatan NU (FPN) meminta seluruh peserta Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) mengedepankan kepentingan organisasi dan persatuan warga nahdliyin. Menjelang Muktamar NU, FPN menilai konflik internal yang terjadi selama ini tidak boleh kembali terbawa ke dalam forum permusyawaratan tertinggi organisasi.
Ketua Forum Penyelamatan NU Abdul Hamid Rahayaan mengatakan dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak terlepas dari persaingan sejumlah kelompok yang menginginkan posisi strategis dalam kepengurusan.
Ia menyebut terdapat dua kelompok yang selama ini dikaitkan dengan figur KH Miftahul Akhyar dan KH Yahya Cholil Staquf. Menurut Abdul Hamid, persaingan antarkelompok tersebut berpotensi kembali mewarnai proses Muktamar apabila tidak disikapi secara bijaksana.
“Kalau ingin NU kembali solid seperti semula dan dapat fokus menjalankan program pendidikan, kesehatan, sosial keumatan dan program lainnya, maka jangan sampai Muktamar kembali menjadi arena konflik antarkelompok,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Karena itu, ia mengimbau seluruh PWNU dan PCNU di Indonesia tidak terjebak dalam pilihan yang justru berpotensi memperpanjang konflik internal.
Menurut Abdul Hamid, peserta Muktamar seharusnya memilih calon Ketua Umum PBNU yang memiliki rekam jejak organisasi yang baik, mampu menjaga independensi, serta tidak terseret dalam konflik antarkelompok.
“PWNU dan PCNU kami imbau memilih calon Ketua Umum PBNU yang bebas konflik. Untuk anggota AHWA, pilih ulama yang alim, jauh dari ambisi kekuasaan, sehingga dapat melahirkan Rais Aam PBNU yang alim dan menjadi panutan bagi warga NU, bangsa dan negara,” ujarnya.
Soroti Dugaan Transaksi Dukungan
FPN juga mengingatkan agar pelaksanaan Muktamar tidak berubah menjadi arena transaksi dukungan politik organisasi.
Abdul Hamid meminta seluruh PWNU dan PCNU mencermati setiap bentuk manuver yang bertujuan memperoleh dukungan menjelang pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU.
Ia menilai pemberian bantuan atau fasilitas kepada pengurus wilayah maupun cabang tidak semestinya menjadi dasar dalam menentukan pilihan di Muktamar.
“Kalau ada manuver dengan cara transaksi untuk mendapatkan dukungan, jangan sampai itu menentukan pilihan. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan NU dan kemaslahatan umat,” katanya.
Menurut dia, memilih salah satu dari kelompok yang selama ini disebut berseberangan bukan merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan internal PBNU.
“Kalau tujuannya menyelesaikan konflik, maka jangan memilih berdasarkan kepentingan kelompok. Pilihlah pemimpin yang mampu menyatukan kembali seluruh elemen NU,” ujar Abdul Hamid.
Desak LPJ PBNU Ditolak
Selain menyerukan rekonsiliasi, FPN mendorong agar laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU periode 2021-2026 ditolak dalam Muktamar.
Abdul Hamid mengatakan LPJ perlu menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kinerja kepengurusan PBNU selama lima tahun terakhir.
Menurut dia, forum Muktamar memiliki kewenangan untuk menilai apakah kepengurusan sebelumnya telah menjalankan amanah organisasi secara optimal serta memberikan manfaat bagi warga NU.
“LPJ harus dipertanggungjawabkan secara objektif. Kalau memang ada kekurangan selama lima tahun kepemimpinan, harus disampaikan dan dievaluasi dalam forum Muktamar,” katanya.
Abdul Hamid menegaskan FPN tidak ingin Muktamar hanya menjadi momentum pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, Muktamar diharapkan menjadi titik balik untuk mengakhiri konflik internal dan memperkuat kembali konsolidasi organisasi.
“Kami ingin Muktamar menjadi momentum rekonsiliasi. NU harus kembali fokus pada pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi umat dan persoalan kebangsaan. Jangan sampai energi NU habis karena konflik internal,” ujarnya.
FPN berharap seluruh peserta Muktamar mengutamakan kepentingan organisasi, umat, bangsa, dan negara di atas kepentingan kelompok maupun figur tertentu.
Menurut Abdul Hamid, kepemimpinan NU ke depan harus mampu menyatukan seluruh elemen organisasi sehingga NU dapat kembali fokus menjalankan peran keumatan dan kebangsaan. (L)
