Suarademokrasi.co.id, Jakarta — Forum Jaminan Sosial (Jamsos) Pekerja dan Buruh membuka ruang dialog terbuka melalui Diskusi Publik Evaluasi Kinerja BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan tahun 2025. Forum ini menjadi tempat pekerja dan buruh menyuarakan pengalaman langsung mereka sebagai peserta jaminan sosial.
Dengan mengusung tema pemberian masukan kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPJS periode 2016–2031 serta Kementerian Ketenagakerjaan, diskusi ini menempatkan aspirasi pekerja sebagai pijakan utama pembenahan sistem jaminan sosial.
Forum Jamsos menilai bahwa jaminan sosial tidak boleh berhenti pada angka kepesertaan. “Yang kami dorong adalah jaminan sosial yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja,” ujar Saeful Taviv.
Ia menyebutkan bahwa sejumlah persoalan masih kerap ditemui di lapangan, terutama terkait layanan dan akses. Menurutnya, kelompok pekerja rentan dan buruh sektor informal masih menghadapi tantangan paling besar.
“Kebijakan harus lebih berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan perlindungan, bukan justru yang paling sulit mengakses layanan,” kata Saeful.
Dalam kesempatan yang sama, Jusuf Rizal menegaskan bahwa forum ini lahir dari kesadaran kolektif pekerja dan buruh. “Kami tidak ingin sekadar mengkritik, tetapi ikut menjaga agar sistem ini tetap adil dan berkelanjutan,” ujar Jusuf Rizal.
Forum Jamsos berharap suara yang dihimpun dalam diskusi ini dapat menjadi rujukan kebijakan bagi BPJS dan Kementerian Ketenagakerjaan demi memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja Indonesia. (L)
