SUARADEMOKRASI, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia, Taufiq Rahman, menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap berbagai kasus dugaan tindak pidana korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT), termasuk yang terbaru menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
Menurut Taufiq, keberhasilan OTT tersebut menjadi bukti bahwa KPK masih menunjukkan taringnya dalam menjaga integritas penyelenggaraan negara. Namun di sisi lain, ia mengaku prihatin karena praktik korupsi masih terus terjadi, bahkan melibatkan pejabat publik di berbagai tingkatan.
“Ini tentu patut diapresiasi, tetapi sekaligus menjadi ironi. Di tengah berbagai upaya pembinaan dan penguatan integritas, kasus korupsi justru terus berulang,” ujar Taufiq dalam keterangannya, (11/4/2026), disela-sela acara Halal Bihalal yang diadakan GPIB, di Daily Hotel, Jakarta Pusat.
Sebagai wartawan senior yang turut membidani lahirnya berbagai organisasi pers pascareformasi, Taufiq menilai kasus di Tulungagung bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia menyebut, dugaan keterlibatan belasan pihak lain yang kini tengah didalami KPK semakin menegaskan bahwa praktik korupsi masih mengakar dalam sistem pemerintahan.
Lebih jauh, Taufiq juga menyoroti fenomena masih maraknya korupsi meski para pejabat telah mengikuti berbagai program pembekalan, termasuk kegiatan retret kabinet di Akademi Militer Magelang yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, retret tersebut sejatinya membawa pesan kuat tentang pentingnya disiplin, loyalitas, dan soliditas dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks politik yang dinamis, simbol itu diharapkan mampu memperkuat komitmen kolektif aparatur negara.
“Retret menghadirkan harapan adanya satu komando yang rapi dan berorientasi hasil. Tapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan integritas tidak selesai hanya di ruang pembekalan,” tegasnya.
Taufiq menilai, persoalan korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya moral individu, tetapi juga karena kuatnya tekanan sistem yang membuka peluang terjadinya penyimpangan.
“Retret itu seperti pelatihan anti-merokok. Tapi kalau lingkungannya masih penuh ‘rokok’ dan tekanan sosialnya tinggi, orang tetap bisa kembali merokok,” ujarnya mengibaratkan.
Karena itu, ia menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek mentalitas, tetapi juga pada sistem pengawasan, transparansi, serta mekanisme akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.
Taufiq berharap keberhasilan OTT yang dilakukan KPK dapat menjadi momentum untuk memperkuat reformasi birokrasi secara lebih substantif, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada seremoni atau pembekalan semata, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan.(Humas Mio/L)
