Memet Hakim: Pengamat Sosial dan Wanhat APIB & APP TNI
Suarademokrasi, Bandung – Sangat menarik pertemuan para tokoh Jawa Barat di Bandung pada hari Senin 6 Juli 2026. Pertemuan politik dengan “Pagar NKRI” menyoroti langkah Jokowi yang sedang menggembosi Prabowo agar Gibran naik tahta menjadi presiden. Kesimpulan diatas tidak dapat dielakkan karena PSI partai gurem ini ingin menjadi partai besar, telah mencuri start berkampanye terselubung.
Bermula dari kasus pemberian gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” di Lampung, yang menjadi polemik, karena penolakan Ketua Adat dan Masyarakat Lampung sendiri.
Semakin menarik karena ternyata pemuka adat di Lampung yang memberikan gelar tersebut hampir seluruhnya diduga merupakan koruptor, sama dengan Jokowi sendiri yang menjadi finalis penjahat dan atau koruptor level dunia versi OCCRP.
Artinya pemberian gelar ini merupakan uparaca para koruptor daerah dan pusat.
Rakyat Jawa Barat tidak ingin kasus di Lampung ini terjadi di Jawa Barat atau di Tatar Sunda. Karena merupakan penghinaan bagi warga Jawa Barat. Itulah sebabnya Jokowi ditolak masuk Jawa Barat walau Gubernurnya diketahui memiliki hubungan dekat dengan Jokowi & Gibran.
Para tokoh Jawa Barat antara lain Dindin Maolani SH, Brigjen Purn TNI Poernomo Hidayat, Rizal Fadilah SH, Sugeng Waras, Ustad Hari Nugraha dan emak-emak Jabar, akan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Jawa Barat hari Kamis mendatang.
Pada pertemuan tersebut, Jokowi diharapkan tidak berkeliaran secara bebas, karena seharusnya ditangkap, diadili dan hukum. Bukti-bukti kejahatannya sangat banyak dan mudah dicari. Bahkan secara terbuka 5 mantan menteri Jokowi menyatakan menyetor sejumlah uang kepadanya, belum lagi mantan direktur BUMN.
Ironinya Jokowi sendiri dapat dengan bebas menghadiri pertemuan di PSI dan dapat bersafari ke daerah, tetapi selalu memiliki alasan untuk tidak hadir di pengadilan terkait “ijazah palsu”, baik yang di Solo maupun yang di Jakarta. RF bahkan menekankan bahwa Jokowi telah menghancurkan “Budaya malu” (shame culture), “Budaya dosa” (Sin Culture dan “Budaya Sanksi Sosial” (Social Sanction Culture), sehingga marak terjadi korupsi, judi, penindasan, pembunuhan, mempermainkan hukum, dll.
Pertemuan ini menilai “belum waktunya kampanye politik”, ingin “menjaga agar Jawa Barat dan daerah lainnya juga tetap aman dan kondusif”.
Kunjungan Jokowi ini dianggap “melanggar etika dan membahayakan posisi Prabowo bsebagai presiden”. Seruan lainnya adalah “ Tangkap & Adili Jokowi”, “Jemput Paksa Jokowi”, “Makzulkan Gibran”, “Usut Tuntas Keluarga Jokowi” yang semuanya merupakan penolakan terhadap Jokowi dan seluruh keluarganya.
Memang Jokowi lah yang dianggap presiden RI yang berkhianat pada bangsa dan negara, dengan berbagai kasus menyewakan lahan, mengundang warga Cina, melakukan korupsi baik yang dilegalkan seperti KA Cepat maupun illegal seperti setoran para Menteri, Kepala BGN, PIK 2, mengeluarkan kepres no 17 2022, dll.
Jokowi berkhianat pula pada partai yang mengusungnya yakni PDIP, sehingga dapat disimpulkan memang Jokowi memiliki jiwa culas dan penghianat.
Akhirnya di sesi penutupan pertemuan menyatakan sikap “Menolak Safari Politik Jokowi berkedok Safari Budaya di Jawa Barat”. Sikap ini akan di sampaikan ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis pagi. Diharapkan warga Bandung dan Jawa Barat lainnya baik pemuda, orang tua, lelaki, perempuan, orgnisasi masyarakat dan parpol yang terusik hatinya oleh perilaku Jokowi agar ikut hadir menyaksikan aksi bersejarah ini.
Bandung, 07.07 2026
