Suarademokrasi, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama, Abdul Hamid Rahayaan, menyampaikan seruan terbuka yang ditujukan kepada jajaran Rois Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di seluruh Indonesia. Seruan tersebut dikeluarkan di Jakarta pada Kamis (13/8/2026) guna menyikapi dinamika internal organisasi.
Dalam keterangannya, Abdul Hamid mengimbau seluruh struktur pengurus di daerah untuk membendung potensi perpecahan yang lebih luas di tubuh Nahdlatul Ulama. Salah satu langkah strategis yang ditekankan adalah menjaga independensi organisasi dari campur tangan pihak luar.
“Agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh NU yang lebih luas, maka hindari intervensi dari pihak luar yang dapat merusak NU,” ujar Abdul Hamid.
Secara khusus, Forum Penyelamatan NU meminta PWNU dan PCNU se-Indonesia untuk tidak mencantumkan nama KH Miftachul Akhyar sebagai anggota *Ahlul Halli wal Aqdi* (AHWA). Abdul Hamid menilai keberadaan KH Miftachul Akhyar menjadi salah satu pemicu dinamika dan ketegangan di internal Nahdlatul Ulama saat ini.
Menurut Abdul Hamid, terdapat dua keputusan besar yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU. Keputusan yang dimaksud adalah tindakan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU serta mengangkat KH Zulfa Mustofa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PBNU.
Lebih lanjut, ia menyoroti gaya kepemimpinan yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai tradisi dan etika para ulama Nahdlatul Ulama.
“Sikap yang cenderung diktator dan ambisius tersebut melanggar etika sebagaimana kebiasaan ulama Nahdlatul Ulama yang tidak terbiasa mengejar-ngejar jabatan,” tegasnya.
Pernyataan sikap ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi struktur Rois Syuriyah PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia dalam menentukan arah kebijakan serta menjaga keutuhan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama ke depan. (L)
