Suarademokrasi. Jakarta – Pengurus Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia (PPPI) periode 2024-2027 resmi dikukuhkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Usai dikukuhkan, Ketua Umum PPPI Dr. Guspika, S.E., Ak., MBA, menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung penguatan sistem perencanaan pembangunan nasional, termasuk menyelesaikan tantangan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
“PPPI sebagai organisasi profesi perencana negara harus mendukung fungsi Bappenas, baik dalam perumusan kebijakan, penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, maupun pendek, hingga pengendalian, mitigasi risiko, dan evaluasi,” kata Guspika usai pengukuhan di Jakarta, Senin 27/7/26.
Menurut Guspika, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Ia menilai masih terdapat program yang telah direncanakan tetapi tidak dapat dijalankan karena keterbatasan anggaran. Sebaliknya, ada pula anggaran yang disusun tanpa mengacu pada dokumen perencanaan.
“Tantangannya adalah bagaimana melakukan sinkronisasi antara perencanaan dengan penganggaran. Saat ini masih ada rencana yang sulit dilaksanakan karena anggarannya tidak ada. Sebaliknya, ada penyusunan anggaran yang ternyata tidak dilakukan berdasarkan rencana,” ujarnya.
Selain itu, perencana ahli utama Bappenas tersebut juga menyoroti perlunya penyelarasan antara perencanaan teknokratis yang berbasis metode ilmiah dengan pendekatan politik dalam proses pembangunan.
Di sisi lain, Guspika menyampaikan PPPI siap mendukung fungsi-fungsi Bappenas maupun instansi perencanaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pengurus nasional PPPI periode 2024-2027 yang baru dikukuhkan berjumlah sekitar 28 orang dan berasal dari 8 hingga 10 kementerian serta perwakilan pemerintah daerah.
Ia menyebutkan, hingga saat ini PPPI memiliki sekitar 1.500 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Organisasi profesi tersebut berdiri sejak 2005 dengan nama Asosiasi Perencana Indonesia sebelum berubah menjadi Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia pada 2017.
Dalam kesempatan itu, Guspika juga menyambut istilah “Perencana Negara” yang diperkenalkan Menteri PPN/Kepala Bappenas. Menurutnya, konsep tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia perencana di tingkat pusat maupun daerah.
“Harapan kami, PPPI bisa benar-benar menjadi perencana negara. Istilah ini perlu kita dalami dan terjemahkan menjadi program atau kegiatan yang lebih konkret untuk memperkuat kapasitas SDM perencana di pusat maupun daerah,” pungkasnya. (L)
