Suarademokrasi, Jakarta — Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur, dinamika internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut kembali menjadi sorotan.
Forum Penyelamatan NU meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap berbagai pihak yang dinilai berpotensi membawa kepentingan politik eksternal ke dalam proses Muktamar NU.
Ketua Forum Penyelamatan NU, Abdul Hamid Rahayaan, menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah tokoh politik dalam dinamika pencalonan kepemimpinan NU. Ia menyebut nama Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani serta mengaitkannya dengan dorongan agar KH Miftachul Akhyar kembali masuk dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dan selanjutnya menjadi Rais Aam PBNU periode 2026-2031.
Abdul Hamid menilai hal tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurut dia, jika KH Miftachul Akhyar selama ini dinilai oleh sejumlah pihak sebagai salah satu sumber konflik internal di NU, maka dorongan untuk kembali menempatkannya sebagai Rais Aam justru menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan di balik langkah tersebut.
“Semua pihak, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, harus memahami bahwa KH Miftachul Akhyar selama ini dinilai menjadi salah satu sumber konflik di NU. Tetapi mengapa justru didorong kembali menjadi Rais Aam? Ini menimbulkan pertanyaan besar. Jangan sampai ada niat buruk terhadap NU dengan mendorong figur yang dinilai berpotensi memicu kembali konflik internal,” ujar Abdul Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (23/8/2026).
Ia menegaskan, Muktamar NU seharusnya menjadi momentum untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal organisasi sekaligus memperkuat persatuan warga Nahdliyin, bukan menjadi arena masuknya kepentingan politik praktis dari luar organisasi.
“Jangan sampai kepentingan politik praktis dari luar organisasi justru masuk dan memperkeruh suasana Muktamar NU. Kami meminta semua pihak menghormati kemandirian NU,” katanya.
Abdul Hamid juga meminta Presiden Prabowo mengingatkan seluruh pejabat pemerintahan agar tidak menggunakan posisi maupun kewenangannya untuk memengaruhi dinamika internal organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
Ia turut menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.
Namun, Abdul Hamid tidak membeberkan bukti konkret mengenai dugaan penggunaan kewenangan kedua pejabat tersebut dalam proses Muktamar NU.
“Kalau memang ada pejabat pemerintah yang terlibat dalam urusan internal NU, Presiden harus memberikan teguran. Pemerintah harus menjaga agar organisasi masyarakat tidak menjadi arena pertarungan kepentingan politik,” ujarnya.
Forum Penyelamatan NU mengingatkan seluruh pihak agar perbedaan pilihan dalam menentukan kepemimpinan tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang dapat memecah persatuan warga Nahdliyin.
Abdul Hamid menegaskan pihaknya akan menyampaikan sikap politik organisasi apabila dinamika Muktamar NU berkembang menjadi konflik yang dinilai merugikan keutuhan jam’iyah.
“Kami tidak ingin NU terpecah. Keutuhan NU merupakan keharusan demi menjaga persatuan jam’iyah sekaligus persatuan bangsa,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan Muktamar NU terjadi kegaduhan atau perpecahan yang dikaitkan dengan intervensi pihak eksternal, pihak-pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban secara moral dan politik.
Forum Penyelamatan NU berharap Muktamar NU ke-35 dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan mengedepankan kepentingan jam’iyah serta warga Nahdliyin.
“Kami meminta Presiden Prabowo memastikan pemerintahan tidak menjadi bagian dari konflik internal NU. Negara harus menjaga jarak dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme organisasi,” pungkas Abdul Hamid Rahayaan. (L)
