Suarademokrasi, Bali – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Keimigrasian dan Multikultural, Menteri Keamanan Siber, dan Menteri Kesenian Australia, The Honorable Tony Burke MP, mendiskusikan sejumlah agenda tantangan keamanan domestik dan kawasan yang berdampak pada keamanan nasional.
“Pada hari ini, saya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Keimigrasian dan Multikultural, Menteri Keamanan Siber, dan Menteri Kesenian Australia, The Honorable Tony Burke MP, dalam rangka Pertemuan ke-10 Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security (MCM). Pertemuan MCM ini merupakan pertemuan bilateral tingkat Menteri Koordinator di bidang hukum dan keamanan yang dipimpin bersama oleh Menko Polhukam dan Mendagri Australia, untuk menegaskan komitmen kedua Menteri dalam memperkuat kerja sama bilateral menghadapi tantangan keamanan di kawasan, diantaranya tantangan keamanan maritim, perkembangan ancaman terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, serta ancaman keamanan siber dan infrastruktur informasi vital,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto di Bali, Selasa (30/7/2024).
Pada Pertemuan ke-10 MCM ini, Menko Polhukam menyampaikan situasi regional dan global yang berdampak terhadap situasi domestik, yaitu: krisis Gaza, situasi di Myanmar, rivalitas AS-Tiongkok, dan ketegangan di Laut China Selatan. Disampaikan pula isu keamanan domestik yang menjadi prioritas Indonesia, yakni Pemilu 2024 dan pelindungan WNI, khususnya terkait TPPO, dan judi online.
“Kami juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan keamanan maritim yang menjadi kepentingan bersama, seperti isu penyelundupan manusia dan aktivitas ilegal di laut, dan lainnya,” kata Menko Hadi.
Terkait isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan, kedua Menteri sepakat untuk meningkatkan kerja sama dalam menghadapi sejumlah tantangan, meliputi radikalisasi online dan radikalisasi yang menarget generasi muda, penanggulangan pendanaan terorisme, serta deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi warga negara yang terasosiasi terorime.
“Untuk isu keamanan siber dan pelindungan infrastruktur informasi vital, kami menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kerja sama dalam menghadapi tantangan ancaman keamanan siber yang terus berkembang, khususnya serangan siber seperti ransomware dan pemerasan siber,” kata Menko Polhukam Hadi Tjahjanto.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Menteri Urusan Keimigrasian dan Multikultural, Menteri Keamanan Siber, dan Menteri Kesenian Australia, The Honorable Tony Burke MP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Indonesia, khususnya pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas kerjasamanya dengan Australia dalam penanganan tantangan keamanan maritim yang dihadapi Indonesia dan Australia.
Burke juga menyampaikan kesiapan Australia meningkatkan kerjasama dalam penanganan isu keamanan maritim, khususnya migrasi ireguler, melalui berbagai informasi, peningkatan kerjasama operasional, dan terus mengedepankan peran sentral Indonesia dan Australia dalam mekanisme regional dan multilateral dalam penanganan migrasi ireguler, salah satunya melalui Bali Process.
“Australia dan Indonesia bertetangga secara geografis dan menjadi mitra yang strategis. Oleh karenanya, kemitraan Indonesia menjadi sangat penting bagi Australia,” kata Tony Burke.
“Saat ini kita menghadapi tantangan keamanan regional yang semakin kompleks dan multidimensi. Ancaman terorisme yang terus berlanjut, tantangan yang terus berlanjut akibat migrasi yang tidak teratur di seluruh kawasan, dan munculnya ancaman dunia maya membuat Australia terus memperkuat hubungan dengan mitra regional,” sambungnya.
Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Duta Besar Rina P. Soemarno, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam Marsda TNI Eko Dono Indarto, Sekretaris Departemen Dalam Negeri Australia Stephanie Foster, Duta Besar Australia Penny Williams, serta perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait. (Humas/L)
