JAKARTA, SUARADEMOKRASI.CO.ID –
Pembina Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI), Brigjen Pol. (P) Dr. Bambang Pristiwanto, S.H., M.H., menginstruksikan seluruh jajaran organisasi di Indonesia untuk memperkuat peran dan fungsi LPK-RI hingga tingkat desa sebagai langkah strategis dalam meningkatkan perlindungan konsumen secara menyeluruh.
Instruksi tersebut disampaikan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan ekonomi digital yang telah mengubah pola transaksi masyarakat.
Menurut Bambang, kondisi tersebut menuntut kehadiran lembaga perlindungan konsumen yang lebih aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.
“Seluruh jajaran LPK-RI, mulai dari DPD, DPC hingga posko pengaduan di tingkat desa harus benar-benar aktif dan maksimal dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen. Kehadiran LPK-RI harus dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Bambang, Sabtu (30/5/2026).
Ia menjelaskan, struktur organisasi LPK-RI yang tersebar mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga posko pengaduan konsumen di tingkat desa harus mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, edukasi, advokasi, serta pendampingan kepada masyarakat.
Menurutnya, perlindungan konsumen tidak cukup hanya berhenti pada aspek normatif dan regulatif. Implementasi nyata di lapangan melalui edukasi dan penanganan pengaduan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang efektif.
Bambang menilai, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran dan kerugian konsumen tidak mendapatkan penyelesaian yang optimal.
Karena itu, ia menekankan pentingnya peningkatan literasi konsumen di seluruh daerah, terutama di tengah semakin tingginya aktivitas transaksi digital yang menghadirkan berbagai risiko baru, mulai dari penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, hingga sengketa transaksi elektronik.
“Perlindungan konsumen harus diwujudkan dalam kerja nyata melalui edukasi, pendampingan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat. Konsumen yang cerdas akan mampu melindungi dirinya dari berbagai potensi kerugian,” ujarnya.
Selain penguatan internal organisasi, Bambang juga menekankan pentingnya membangun sinergi antara LPK-RI, pemerintah, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, kolaborasi menjadi faktor utama dalam menghadapi dinamika perkembangan ekonomi modern yang terus berubah.
“Sinergi menjadi kunci agar perlindungan konsumen dapat berjalan optimal dan mampu menjawab dinamika perkembangan zaman,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan pengaduan apabila merasa dirugikan dalam suatu transaksi barang maupun jasa.
Ia menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta mendapatkan akses pendampingan ketika menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai konsumen.
“Masyarakat harus berani mengadu ketika hak-haknya dirugikan. Jangan takut memperjuangkan hak sebagai konsumen,” tegasnya.
Bambang menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui kantor-kantor LPK-RI yang tersebar di berbagai daerah, baik melalui DPD, DPC, maupun posko pengaduan konsumen di tingkat desa. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan berbagai kanal resmi LPK-RI untuk memperoleh informasi, edukasi, konsultasi, dan pendampingan.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tugas dan fungsi LPK-RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup pemberian informasi kepada konsumen, edukasi, nasihat, advokasi, penerimaan dan tindak lanjut pengaduan, kerja sama dengan instansi terkait, serta pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat.
Dengan penguatan organisasi hingga tingkat desa, peningkatan literasi masyarakat, serta partisipasi aktif konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya, Bambang berharap sistem perlindungan konsumen di Indonesia dapat semakin kuat, efektif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
“LPK-RI harus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Semakin dekat dengan masyarakat, maka semakin besar manfaat yang dapat diberikan,” pungkasnya.
