banner 728x250

Rayakan Harlah Ke-4, Pemuda Parlemen Indonesia Siapkan Konferensi Nasional, Hasilnya Akan Diserahkan ke DPR RI

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

Suarademokrasi, Jakarta – Pemuda Parlemen Indonesia (PPI) merayakan hari lahir (Harlah) ke-4 dengan menegaskan komitmennya sebagai wadah aspirasi generasi muda dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam momentum tersebut, PPI mengumumkan rencana menggelar Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia pada September atau Oktober 2026.

Perayaan harlah berlangsung di Jakarta, Sabtu (18/7/2026), dan dihadiri calon anggota, pengurus, co-founder, serta jajaran pembina organisasi yang berasal dari berbagai kalangan, termasuk pejabat negara.

Dalam kesempatan itu, PPI memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Salah satu program utamanya adalah Konferensi Nasional Pemuda Parlemen Indonesia yang akan mempertemukan perwakilan pemuda dari berbagai provinsi untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, serta persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing.

Menurut PPI, forum tersebut akan menjadi ruang dialog bagi generasi muda untuk memberikan masukan terkait pembangunan daerah, mulai dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, UMKM, hingga isu kepemudaan.

“Misalnya, perwakilan dari Jawa Barat ingin fokus mengembangkan sektor ekonomi kreatif atau UMKM di wilayahnya. Hal-hal seperti itu bisa disampaikan langsung di dalam konferensi ini,” ujar Nida Dirjen PPI di sela-sela acara diskusi.

PPI menegaskan konferensi tersebut tidak berhenti pada forum diskusi semata. Seluruh rekomendasi, usulan kebijakan, dan berbagai keresahan yang dihimpun dari peserta akan dirumuskan menjadi dokumen resmi.

Dokumen tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada anggota DPR RI sebagai bahan masukan dalam penyusunan maupun pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya generasi muda.

Melalui konferensi nasional ini, PPI berharap aspirasi pemuda dari seluruh Indonesia dapat tersalurkan secara lebih terstruktur dan menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat daerah dengan para pembuat kebijakan di tingkat nasional. (L)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *