Suarademokrasi, Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kebutuhan air bersih bagi warga Jakarta, Direktur Utama PAM Jaya (Perseroda), Arief Nasrudin, mengungkapkan cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta kini telah mencapai 82 persen. Capaian tersebut setara dengan sekitar 1,2 juta sambungan rumah (SR) yang melayani hampir 9 juta penduduk ibu kota.
Arief mengatakan, peningkatan cakupan layanan air bersih itu merupakan hasil kolaborasi yang kuat antara PAM Jaya dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dukungan pemerintah dinilai menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan jaringan perpipaan di berbagai wilayah.
Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa komitmen, tetapi juga diwujudkan melalui percepatan proses perizinan, penguatan regulasi, serta berbagai kebijakan yang mempermudah pengembangan infrastruktur air minum.
“Ketika dukungannya bukan hanya sekadar dukungan bicara, tetapi juga dukungan aturan dan berbagai bentuk dukungan lainnya, akhirnya semangatnya menjadi sama,” kata Arief dalam diskusi ‘Serius Tapi Santai Aktivis Jakarta Tentang Jakarta Menuju Kota Global’ bertema “Akselerasi Pembangunan Jakarta Menuju Kota Global” yang digelar Forum Lintas Aktivis Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (10/7/2026).
“Sinergi yang terjalin antara PAM Jaya dan Pemprov DKI Jakarta membuat proses pembangunan jaringan air bersih berjalan lebih cepat. Sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” Arief menegaskan.
Arief juga menyampaikan optimisme nya terhadap kolaborasi tersebut yang akan terus mendorong peningkatan cakupan layanan hingga seluruh warga Jakarta dapat memperoleh akses air minum perpipaan yang aman dan berkualitas.
“Saat ini cakupannya sudah 82 persen, setara dengan sekitar 1,2 juta sambungan rumah. Kalau jumlah jiwa yang kami layani sudah hampir 9 juta orang,” tuturnya.
Menurut Arief, PAM Jaya akan terus menargetkan perluasan jaringan perpipaan sebagai bagian dari upaya mewujudkan layanan air bersih yang merata di seluruh wilayah Jakarta, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan kota yang berkelanjutan.
Sementara itu, Aktivis Jakarta sekaligus Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto (SGY), menegaskan percepatan transformasi Jakarta menuju kota global tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan dasar, seperti air bersih, sanitasi, lingkungan, transportasi, inovasi, hingga sumber daya manusia (SDM), menjadi faktor utama agar Jakarta mampu masuk 50 besar kota global pada 2030.
SGY menjelaskan, konsep Jakarta sebagai kota global telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Aturan tersebut menetapkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional sekaligus kota global dan diperkuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.
“Status kota global diukur melalui berbagai indikator internasional, mulai dari kualitas transportasi, lingkungan, tata kelola pemerintahan, daya saing ekonomi, inovasi, hingga kualitas hidup masyarakat,” ujar SGY.
Ia mengungkapkan, posisi Jakarta saat ini masih berada di kisaran peringkat ke-71 dalam salah satu indeks kota global. Karena itu, diperlukan percepatan pembangunan di berbagai sektor agar target masuk 50 besar dunia dapat tercapai.
Menurut SGY, salah satu indikator penting adalah pencapaian target layanan air bersih 100 persen yang tercantum dalam RPJMD DKI Jakarta 2025–2029.
Selain itu, pengendalian emisi, peningkatan sanitasi, pengelolaan sampah berbasis energi, dan transformasi teknologi juga harus menjadi perhatian pemerintah.
“Persoalan kota global bukan hanya soal gedung-gedung tinggi atau pembangunan fisik, tetapi mencakup banyak aspek yang saling berkaitan. Seluruh organisasi perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak bersama,” katanya. (L)
