Suarademokrasi, Jakarta – Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama (NU) menilai hanya tiga tokoh yang dianggap memenuhi standar untuk menjadi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026-2031 pada Muktamar NU ke-35 di Jombang.
Ketua Forum Penyelamatan NU Abdul Hamid Rahayaan menyebut tiga tokoh tersebut yakni Prof Dr KH Nazaruddin Umar, Dr KH Marsudi Syuhud, dan Prof Dr KH Maskhri Abdila.
Menurut Abdul Hamid, ketiganya memiliki latar belakang, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, serta jaringan nasional dan internasional yang dinilai sesuai dengan kebutuhan NU saat ini.
“Menurut pengamatan kami terhadap sejumlah bakal calon Ketua Umum PBNU, ada tiga tokoh yang memenuhi standar, yaitu Prof Dr KH Nazaruddin Umar, Dr KH Marsudi Syuhud, dan Prof Dr KH Maskhri Abdila,” kata Abdul Hamid dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Abdul Hamid menjelaskan Nazaruddin Umar dinilai memiliki kapasitas sebagai ulama dan intelektual, serta pengalaman birokrasi yang panjang. Nazaruddin juga disebut memiliki jaringan dalam dan luar negeri yang luas serta pernah menjadi Katib Aam PBNU.
Sementara itu, Marsudi Syuhud dinilai sebagai organisatoris yang berpengalaman. Dia saat ini menjabat Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pernah menduduki posisi Sekretaris Jenderal serta Wakil Ketua Umum PBNU.
“Beliau berlatar belakang santri, memiliki jaringan dalam dan luar negeri yang baik, serta menguasai beberapa bahasa asing,” ujarnya.
Adapun Maskhri Abdila disebut memiliki latar belakang akademisi dan intelektual. Dia juga pernah menjadi Ketua PBNU serta Staf Khusus Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Abdul Hamid mengatakan pihaknya menilai ketiga tokoh tersebut tidak menggunakan cara-cara transaksional untuk mendapatkan dukungan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) maupun Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU).
“Ketiganya berdasarkan pantauan kami tidak melakukan perbuatan tercela dengan cara menyogok atau menyuap pengurus wilayah maupun cabang NU untuk memilih mereka,” katanya.
Dia menilai kondisi internal NU saat ini membutuhkan sosok pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi dan menyatukan berbagai faksi.
Menurut dia, ketiga tokoh tersebut memiliki kemampuan manajerial untuk menata dan mengelola PBNU sesuai dengan tuntutan zaman.
“Ketiganya juga bebas konflik sehingga diharapkan mampu menyatukan kembali faksi-faksi yang ada di NU,” ujarnya.
Abdul Hamid optimistis jika salah satu dari tiga tokoh tersebut terpilih memimpin PBNU, NU dapat kembali memiliki peran yang lebih besar, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dia mengatakan NU dapat berkontribusi dalam upaya penyelesaian konflik antarnegara serta mendorong perdamaian dunia.
Selain itu, NU dinilai dapat membantu pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menarik investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negara, dan menciptakan lapangan kerja.
“NU sebagai salah satu pendiri bangsa tidak boleh membiarkan kesulitan rakyat hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika rakyat menghadapi kesulitan, NU wajib bahu-membahu bersama pemerintah mencari solusi,” tutur Abdul Hamid.
Karena itu, Forum Penyelamatan NU mengimbau seluruh PWNU dan PCNU di Indonesia menggunakan pertimbangan kapasitas, pengalaman, integritas, serta kebutuhan organisasi dalam menentukan pilihan pada Muktamar NU ke-35.
Abdul Hamid juga mengingatkan agar para muktamirin tidak memilih calon yang dinilai belum memiliki kapasitas dan pengalaman memadai hanya karena adanya transaksi dukungan.
“Jangan memilih calon Ketua Umum PBNU yang kelas lokal, minim ilmu dan pengalaman. Jika ada yang memaksakan diri menjadi calon dengan cara transaksi, kalau ada pemberian, terima dengan niat sebagai sedekah, tetapi jangan diikuti kemauannya karena mudaratnya sangat besar bagi NU, bangsa, dan negara,” katanya.
Dia berharap Muktamar NU ke-35 di Jombang menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa NU kembali solid dan memberikan manfaat lebih besar bagi umat, bangsa, dan negara.
“Hal ini perlu kami ingatkan kepada seluruh PWNU dan PCNU se-Indonesia agar Muktamar NU ke-35 membawa manfaat bagi NU, bangsa, dan negara,” pungkasnya. (L)
