Suarademokrasi, JAKARTA – Beredar kabar tentang adanya Isyu bahwa gubernur DKI akan menghadiri Pelantikan dan atau pengukuhan lembaga adat Betawi di Balai Agung, tokoh kritis, Jalih Pitoeng, ingatkan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar tidak gegabah dalam melangkah.
Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum FORMASI Jalih Pitoeng disela-sela kehadirannya dalam persidangan Pra Pradilan dokter Tifa dan Roy Suryo di pengadilan negeri Jakarta Selatan.
Menurut Ketua umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi sekaligus pendiri Jalih Pitoeng Centre tersebut, bahwa masalah adat adalah masalah yang sangat sakral.
Sehingga, menurutnya, gubernur hanyalah pejabat eksekutif ditanah Betawi dan bukan sebagai tokoh adat Betawi. Maka, menurut Jalih Pitoeng, gubernur harus berhitung secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam mengambil langkah, sikap dan kebijakan sebelum memutuskan sesuatu terkait keadatan ditanah Betawi.
“Lembaga Adat Betawi, bukan hanya milik Bamus Betawi dan beberapa organisasi yang ada didalamnya,” ungkap Jalih Pitoeng, Jum’at (21/08/2026).
“Apalagi saat ini Bamus Betawi sedang dirundung isyu dugaan manipulasi dan korupsi pada acara Lebaran Betawi,” kata Jalih Pitoeng.
“Jika sandarannya hanya tertuju pada organisasi semata, lalu bagaimana jika saya membentuk ratusan organisasi dalam sehari?,” Jalih Pitoeng melempar tanya.
“Bukan begitu boss,” sindir Jalih Pitoeng pada wartawan.
“Sehingga gubernur DKI Jakarta Pramono Anung jangan gegabah dalam mengambil langkah, sikap dan kebijakannya terkait lembaga adat,” pinta Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Karena lembaga adat bukan lembaga politik,” imbuh ya menegaskan.
Jalih Pitoeng juga menyampaikan tentang dukungannya terhadap berbagai keputusan gubernur terkait kewenangannya sebagai kepala daerah yang telah disetujui oleh DPRD sebagai mitra kerjanya yang mewakili rakyat Jakarta.
“Hal-hal yang terkait kebijakan gubernur, saya sangat mendukung tentunya melalui persetujuan DPRD DKI Jakarta sebagai mitra kerja gubernur sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Jalih Pitoeng.
“Namun terkait peresmian, pembentukan dan pelantikan serta pengukuhan terhadap lembaga adat Betawi, mas Pram butuh pertimbangan yang komprehensif agar tidak terjebak dalam Kepentingan politik praktis di tanah Betawi,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Secara politik, gubernur adalah kepala daerah sesuai dengan konstitusi, namun Betawi ini adalah tanah leluhur yang telah ada sebelum Indonesia ada,” Jalih Pitoeng menegaskan.
“Artinya, agar gubernur tidak sembarangan apalagi serampangan dalam mengambil sikap dan keputusan,” pungkas Jalih Pitoeng menandaskan.
Saat dihubungi secara terpisah, Sekjen Bamus Betawi Tahyudin Aditya mengatakan bahwa dirinya tidak mendapatkan undangan dalam KLB tersebut. Kondisi itu, menurut dia, menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi kongres yang disebut akan melahirkan Lembaga Adat Budaya Betawi.
“Saya mendukung penuh pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi. Tetapi jangan sampai lembaga yang mengatasnamakan masyarakat Betawi dibentuk tanpa melibatkan masyarakat Betawi secara keseluruhan,” kata Tahyudin.
Ia menilai pelaksanaan kongres dengan pola dikotomi, berdasarkan prinsip suka atau tidak suka terhadap kelompok tertentu, justru berpotensi memperlebar persoalan di antara organisasi masyarakat Betawi.
Tahyudin juga mencurigai adanya pihak-pihak tertentu atau “anasir-anasir” yang memiliki kepentingan politik tertentu dan berupaya menunggangi proses pembentukan lembaga tersebut. Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan dan tidak boleh menjadi dasar untuk menghakimi pihak tertentu.
“Kita patut mencurigai kalau prosesnya tidak transparan dan tidak melibatkan unsur masyarakat secara luas. Jangan sampai ada kepentingan tertentu yang menunggangi agenda besar masyarakat Betawi,” ujarnya.
Menurut Tahyudin, pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi seharusnya menjadi momentum menyatukan seluruh kekuatan masyarakat Betawi, bukan justru menimbulkan perpecahan baru.
Tahyudin juga menyoroti kondisi sejumlah organisasi Betawi yang masih menghadapi persoalan internal. Ia menyebut adanya persoalan dualisme di Forkabi serta konflik internal terkait keuangan di tubuh Bamus Betawi sebagai alasan mengapa proses pembentukan lembaga induk baru harus dilakukan secara hati-hati dan inklusif.
“Kalau organisasi-organisasi Betawi sendiri masih memiliki persoalan internal, jangan kemudian membuat kongres yang hanya melibatkan segelintir pihak. Justru harus ada rekonsiliasi dan dialog bersama,” katanya.
Karena itu, Tahyudin menyatakan tidak mengakui hasil kongres yang menurutnya tidak merepresentasikan seluruh unsur masyarakat Betawi. Ia mendorong digelarnya Kongres Masyarakat Betawi yang benar-benar melibatkan seluruh komponen.
Bahkan, ia mengusulkan kongres tersebut tidak digelar di hotel mewah, melainkan di ruang publik yang lebih membumi dan memiliki makna kebangsaan, seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK).
“Kita ingin kongres masyarakat Betawi yang benar-benar melibatkan seluruh unsur. Kalau perlu dilaksanakan di Gelora Bung Karno, bukan di hotel mewah. Biar lebih membumi dan menunjukkan bahwa ini kongres seluruh masyarakat Betawi,” ujarnya.
Tahyudin juga meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil sikap tegas agar proses pembentukan lembaga adat dan budaya Betawi tidak menjadi sumber konflik baru.
Sementara itu, berdasarkan surat undangan resmi KLB MKB Nomor 013/U-KLB/MKB/VII/2026 tertanggal 16 Agustus 2026, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jum’at, 21 Agustus 2026. Pembukaan dan pelaksanaan kongres dijadwalkan dimulai pukul 07.30 WIB di Ballroom Hotel Gren Alia, Kwitang/Tugu Tani, Jakarta Pusat.
Namun, bagi Tahyudin, persoalan utama kongres adalah soal keterwakilan dan legitimasi. Ia berharap pembentukan Lembaga Adat dan Kebudayaan Betawi tidak dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan polemik dan memperuncing perbedaan antarelemen masyarakat Betawi.
“Jangan sampai lembaga yang seharusnya menyatukan masyarakat Betawi justru lahir dari proses yang membuat masyarakat Betawi terpecah,” pungkasnya. (L)
