Suarademokrasi, JAKARTA — Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (FORMASI) Jalih Pitoeng meminta kebebasan pers tetap dijaga. Menurut dia, jurnalis memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap persoalan publik, hingga membantu membongkar dugaan korupsi.
Pernyataan tersebut disampaikan Jalih saat menghadiri aksi solidaritas dan penyampaian aspirasi sejumlah jurnalis di depan Gedung PERADI Tower, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Jalih mengatakan kerja jurnalistik tidak sebatas menyampaikan informasi. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial yang menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“Saya sangat bersyukur kepada teman-teman media. Saya adalah salah satu aktivis dari Betawi. Yang penting kita melihat media itu dalam proses pengawalan pembangunan sebuah bangsa,” ujar Jalih.
Menurutnya, keberanian media dalam melakukan peliputan membuat berbagai persoalan yang sebelumnya tidak diketahui publik dapat menjadi perhatian masyarakat.
“Semua kasus-kasus korupsi yang sekarang fenomenal itu ada peran media. Kalau tidak ada media, orang tidak tahu apa yang dikorupsi, siapa yang dikorupsi, dan berapa nilainya,” katanya.
Jangan Ada Intimidasi
Jalih turut menyoroti informasi mengenai dugaan intimidasi terhadap sejumlah wartawan setelah muncul pemberitaan terkait dugaan penerbitan paspor ganda.
Ia mengatakan, FORMASI menerima informasi dari sejumlah wartawan yang mengaku mendapatkan tekanan melalui telepon maupun pesan pribadi.
“Informasi yang masuk ke kotak FORMASI, termasuk pesan pribadi kepada saya, ada yang mengatakan, ‘Bang, kita diintimidasi.’ Ada telepon, chatting, dan sebagainya. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita. Ada apa sebenarnya?” kata Jalih.
Jalih menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengambil alih proses hukum maupun proses etik yang sedang berlangsung. FORMASI, kata dia, hanya ingin memastikan jurnalis dapat menjalankan profesinya tanpa tekanan.
“Teman-teman jurnalis ini adalah kaum intelektual yang cerdas dan berani. Mereka berani mengungkap sebuah peristiwa, kadang-kadang peristiwa korupsi atau kejahatan yang penuh dengan risiko,” tuturnya.
Pers Harus Tetap Berimbang
Meski mendukung kebebasan pers, Jalih mengingatkan jurnalis agar tetap berpegang pada fakta, verifikasi, dan prinsip profesionalitas.
Ia mengatakan kritik terhadap pemerintah maupun pihak lain merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara bertanggung jawab.
“Yang penting tidak provokatif, tidak hoaks, tidak bohong. Informasi yang disajikan harus benar-benar produktif dan edukatif,” ujarnya.
Jalih juga meminta pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hukum tidak berubah menjadi vonis terhadap seseorang.
Menurutnya, setiap pihak tetap memiliki hak untuk menjalani proses hukum dan etik sesuai mekanisme yang berlaku.
Hormati Sidang Etik
Terkait proses sidang etik yang tengah diagendakan organisasi profesi advokat, Jalih meminta seluruh pihak menghormati keputusan lembaga yang berwenang.
“Ini baru sidang etik. Apakah oknum tersebut melanggar etik advokat atau tidak, semuanya tergantung keputusan majelis etik,” katanya.
Ia berharap proses tersebut dapat berlangsung objektif dan transparan.
“Kita berharap ini dibersihkan dari oknum-oknum yang bisa mencederai nama besar PERADI,” ujar Jalih.
Jurnalis Bukan Sekadar Peliput Acara
Jalih juga menyoroti masih adanya anggapan bahwa wartawan hanya hadir dalam kegiatan untuk memperoleh keuntungan tertentu.
Menurut dia, pandangan tersebut tidak tepat karena pekerjaan jurnalis jauh lebih besar daripada sekadar menghadiri acara.
“Jangan sampai kita mendengar teman-teman ini dianggap seperti pengemis. Setiap acara antre menunggu yang kecil-kecil. Bukan itu fungsi jurnalis,” tegasnya.
Ia menilai jurnalis memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi mengenai capaian pemerintah sekaligus menjadi saluran aspirasi masyarakat.
“Jurnalis harus menyampaikan yang baik-baik tentang apa yang sudah dicapai pemerintah. Tetapi jurnalis juga harus menyampaikan aspirasi masyarakat, termasuk kritik-kritik sekeras apa pun,” katanya.
Sebut Jurnalis dan Aktivis Punya Kesamaan
Jalih menyebut profesi jurnalis dan aktivis memiliki kesamaan dalam hal keberanian menyuarakan kepentingan publik.
“Jurnalis dengan aktivis itu beda-beda tipis. Minimal dia punya dua hal. Pertama, harus memiliki kecerdasan dan intelektualitas. Kedua, harus memiliki keberanian dan mentalitas. Dua hal itu harus ditambah integritas dan moralitas,” ujarnya.
Ia berharap jurnalis tidak kehilangan keberanian dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Peran jurnalistik dalam rangka berperan aktif membangun Indonesia, membangun bangsa, sangat penting,” katanya.
Jalih kemudian menyerukan agar tidak ada pihak yang melakukan intimidasi terhadap wartawan.
“Untuk teman-teman, tetap bersuara, tetap merdeka, tanpa adanya intimidasi dan tanpa rasa ketakutan dalam menyuarakan kebenaran,” pungkasnya. (L)
