Suarademokrasi, JAKARTA – Rapat Koordinasi Nasional Learning Management System (LMS) yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri diawali dengan pengarahan umum yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. La Ode Ahmad P. Bolombo, AP, M.Si, Senin, 14 Oktober 2024, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta.
Turut hadir beberapa pejabat struktural dan fungsional Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, diantaranya Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data dan Evaluasi Perkembangan Desa, Mohammad Noval, ST.
Kegiatan yang dihadiri Gubernur dan Kepala OPD yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika, Pemerintahan Desa dan Perencanaan se Indonesia itu, akan dibuka Menteri Dalam Negeri, Mohammad Tito Karnavian pada Selasa, 15 Oktober 2024.
Dalam sambutannya Ahmad Bolombo mengatakan bahwa LMS adalah metode baru pembelajaran bagi Pemerintahan Desa dan masyarakatnya. LMS merupakan sistem belajar yang dapat dilakukan kapan dan dari mana saja, karena proses belajarnya berbasis digital.
Jadikan Desa itu menjadi tempat yang menarik dan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Jika Desa sudah menjadi tempat yang nyaman, maka tidak ada lagi orang yang berniat pindah atau meninggalkan Desanya untuk pergi ke Kota.
Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dewasa ini, bisa dimanfaatkan sebagai sarana atau media belajar, tentang apa saja. Melalui LMS diharapkan adanya peningkatan kualitas pengetahuan bagi Pemerintahan Desa dan masyarakatnya. Olehnya perlu kolaborasi antara Kementerian dan Pemerintah Daerah untuk menangani 75.265 Desa di seluruh Indonesia.
Dalam suasana penuh rasa kekeluargaan itu, Ahmad Balombo mengajak seluruh peserta membangun kolaborasi untuk bersama memajukan Desa. Jangan ada yang masih mempertahankan ego sektoral dan merasa paling penting. Semua punya kepentingan yang sama dalam membangun Desa.
“Di penghujung peralihan pemerintahan, semoga program ini menjadi legacy untuk kita semua. Kami mengundang Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah, tujuannya adalah untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi. Mari kita kolaborasi”, ujar Ahmad Balombo.
Mengakhiri sambutannya, Dirjen Pemdes itu mengajak agar Dinas Teknis di Daerah dapat membangun kolaborasi hingga ke Tingkat Desa. Lakukan pemetaan wilayah-wilayah yang masih berstatus blankspot, termasuk di wilayah pulau dan pegunungan. Bangun ekosistem digital masuk Desa dengan model pembelajaran berbasis platform digital.
Sementara itu, Dr.Margaaretha Rumbekwan.S.Sos, M.Si mengatakan, plafon digitalisasi kegunaannya untuk Pamong Desa di daerah Provinsi Papua Pegunungan acara digitalisasi ini sangat bagus sekali karena sampai dengan hari ini kami di Papua Pegunungan sangat membutuhkan digitalisasi yang di adakan kementerian dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, DR.Margaretha Rumbekwan, Juga menjelaskan kepada awak media Sebelum kita menggunakan digitalisasi kita melakukan pelatihan pelatihan SDM nya kendala lainnya menyangkut jaringan sampai hari ini Provinsi Papua pegunungan sangat sulit,” ungkapnya.
Dr.Margaretha Rumbekwan mengatakan, sesuai dengan peraturan daerah sehingga saya sebagai Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kepala DMK di 8 Kabupaten sangat berharap sekali mendapatkan jaringan-jaringan wifi di berapa tempat untuk menggunakan jaringan internet itu,” pungkasnya. (L)
