Suarademokrasi, JAKARTA – Memasuki Injury Time, perhitungan suara hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, yang direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada tanggal 20 Maret 2024, gejolak penolakan hasil Pemilu semakin menguat.
Sejalan dengan hal tersebut, PADI (Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia) adalah Organisasi Masyarakat yang telah berusia 5 tahun ini dikomandoi oleh Edi Prastio, SH, MH, menggelar Konferensi Pers untuk menyikapi hal tersebut, pada Senin, 18 Maret 2024.
Bertempat di Warunk Upnormal, di Jalan Cikini Raya, Menteng Jakarta Pusat, Edi Prastio, SH, MH mengungkapkan harapannya agar Penetapan hasil Pemilu bisa berjalan kondusif dan sesuai dengan hasil sesungguhnya dari Pemilu yang telah dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 lalu.
“PADI dalam hal ini berharap, apapun yang ditetapkan oleh KPU nantinya, tetap akan membawa Indonesia Damai dan saling menghargai” ujar Edi Prastio, SH, MH.
“Ketidakpuasan hasil perhitungan KPU, jangan membuat Negara kita yang kita cintai bersama ini menjadi Panas tanpa kendali, karena bagaimanapun masih disediakan mekanisme lain, ketika tidak puas dengan hasil perhitungan KPU,” ujar Mas Pras, panggilan akrab Ketua Umum PADI ini.
“Ada MK (Mahkamah Konstitusi) yang menjadi lembaga lainnya dalam penyaluran ketidak puasan tersebut, walaupun kemudian MK bukanlah solusi terbaik, tapi apapun keputusan dari Pemilihan Anggota Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Presiden (PILPRES) dapat dihargai”, lanjut Mas Pras lagi.
Terkait beredarnya Susunan Menteri dari Kabinet Prabowo yang beredar di kalangan Jurnalis, Edi Prastio berucap singkat. “Secara Pribadi saya berharap, kiranya para pembantu Presiden dan Wakil Presiden, tidak berasal dari Mantan Narapidana, apalagi terkait kasus Korupsi,”
“Siapapun Presiden dan Wakil Presiden nantinya, saya dan kawan-kawan PADI berharap untuk tidak memihak kelompoknya saja, tapi mampu merangkul seluruh elemen yang ada,” tutupnya. *(LI)
