Suarademokrasi, Jakarta – Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (Kopsindo) menyampaikan kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah. Organisasi masyarakat sipil itu menilai sejumlah kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat dan perlu segera dievaluasi.
Ketua Umum Kopsindo, Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si., mengatakan kondisi ekonomi masyarakat dalam setahun terakhir semakin berat. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok, BBM, hingga tarif listrik membuat daya beli masyarakat terus menurun.
“Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan subsidi dan memperkuat ketahanan pangan nasional, bukan hanya mengandalkan impor,” ujar Rambun dalam keterangannya, Rabu 22/7/26.
Selain persoalan ekonomi, Kopsindo juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai belum konsisten. Organisasi tersebut menilai masih ada kasus-kasus besar yang belum ditangani secara maksimal, sementara ruang masyarakat untuk menyampaikan kritik dinilai semakin menyempit.
Di sektor pembangunan, Kopsindo mengkritik pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional yang disebut minim pelibatan masyarakat. Menurut mereka, kondisi itu berpotensi memicu konflik agraria, penggusuran, hingga kerusakan lingkungan.
Kopsindo juga menilai layanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan. Antrean layanan BPJS, kekurangan tenaga pendidik di sejumlah daerah, hingga tingginya biaya pendidikan dinilai menjadi bukti masih adanya kesenjangan pelayanan dasar.
Melalui pernyataan sikapnya, Kopsindo menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah. Pertama, membuka data anggaran secara transparan dan melibatkan publik dalam pengawasan. Kedua, meninjau ulang kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat kecil. Ketiga, menjamin kebebasan pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil dalam menyampaikan kritik tanpa kriminalisasi. Keempat, memperkuat program padat karya untuk menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan.
“Kami bukan anti-pemerintah. Kami mengkritik karena kami peduli. Negara ini milik kita bersama. Jika pemerintah tidak mendengar kritik kami, maka suara rakyat akan semakin keras di jalan dan di bilik suara,” kata Rambun.
Kopsindo juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
Mengusung tema “Menggerakkan Potensi Bangsa dan Menghadirkan Kerja Nyata untuk Menuju Indonesia Adil dan Makmur Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”, acara tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. (Dewan Pembina KOPSINDO/Anggota DPR RI 2024–2029). Sementara untuk narasumber menghadirkan Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S, Dr. Agung Nugroho, S.H., M.H., CLA., CRGP., CHRM., CIB., APIE, Tjoki Aprianda Siregar, S.IP., M.A, dan Prof. Dr. Ir. H. Abdullah Puteh, M.Si.
Dewan Pembina KOPSINDO, Prof. Dr. Ir. H. Rokhmin Dahuri, M.S. dalam arahannya melalui sambungan video menyampaikan ucapan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan pusat KOPSINDO dan pelaksanaan rapat pleno I. “Saya mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus,” ujar Rokhmin.
Ditambahkannya, KOPSINDO lahir dan memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai tersebut, diantaranya diperlukan pemerataan pembangunan, pembinaan dibidang teknologi , meningkatkan daya saing, pembinaan sumber daya manusia
Sementara itu, Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, S.H., S.E., M.S, kepada wartawan menilai tingkat pengangguran di Indonesia sangat memprihatikan. Menurutnya, banyaknya korupsi menyebabkan meningkatnya pengangguran. Seharusnya uangnya digunakan untuk pemerataan pembangunan agar tercipta banyak lapangan kerja.
“Salah satu penyebab meningkatnya pengangguran adalah banyaknya korupsi. Oleh karena itu, segera ditumpas pelaku-pelaku korupsi yang merugikan bangsa Indonesia,” ujar Bomer Pasaribu.
(Siska)
