Suarademokrasi, JAKARTA – Ketua umum Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) terpilih, Achmad Azran protes keras atas perlakuan tidak adil dan tidak netral pihak gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Dalam sambutannya pada acara pelantikan FORKABI, Azran mengatakan bahwa FORKABI dibawah pimpinannya telah didzolimi.
“Kalau kita mau jujur, kitalah yang telah memiliki AHU dari Kemenkumham,” ungkapnya, Sabtu (25/7/2026).
“Kita yang benar-benar anak Betawi dibuat tidak bisa berbuat di kampungnya sendiri,” Azran menegaskan.
“Tapi tenang. Kalau saudara-saudara semangat dan tegas, maka saya paling depan lebih tegas lebih lantang lagi dalam membela kaum Betawi,” lanjutnya.
Sementara, pendiri Yayasan Perjuangan Rakyat (Jalih Pitoeng Centre), Jalih Pitoeng yang hadir dalam acara pelantikan FORKABI tersebut menyesalkan sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang kurang teliti membaca berbagai peristiwa.
“Secara administratif, legal formal berdasarkan Sisminbakum, FORKABI yang dipimpin oleh bang Azran adalah FORKABI yang telah memenuhi syarat legal dan formal sekaligus telah di registrasi oleh Dirjen AHU Administrasi Hukum Umum,” kata Jalih Pitoeng.
“Sehingga, memfasilitasi Balai Agung milik Pemda DKI untuk acara pelantikan FORKABI versi bang Haji Ghoni, merupakan sebuah kelalaian bagi seorang gubernur yang mestinya tidak terjadi,” lanjut Jalih Pitoeng menyesalkan.
“Akhirnya gubernur terjebak dalam pusaran polemik antar organisasi Forum Komunikasi Anak Betawi,” Jalih Pitoeng menandaskan.
Ketua umum FORMASI (Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) ini juga mengkritisi kelalaian, atau bahkan kesengajaan yang dilakukan oleh gubernur DKI Jakarta Pramono Anung selaku kepala daerah.
“Sebagai kepala daerah, mestinya gubernur wajib menjunjung tinggi azas netralitas agar tidak memberi kesan pilih kasih. Apalagi ini soal legal formal sebuah organisasi kebetawian,” Jalih Pitoeng mengingatkan.
“Karena, gubernur bisa saja berganti. Atau bahkan berhenti secara tiba-tiba karena sesuatu yang tak terduga. Tapi anak Betawi harus tetap ada untuk berjuang demi menjaga, memelihara dan memajukan kampungnya” pungkas Jalih Pitoeng.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari gubernur DKI Jakarta terkait dugaan tidak netral nya dalam menyikapi dan melayani masyarakat, khususnya soal pelantikan FORKABI yang menggunakan fasilitas Balai Agung milik Pemda DKI Jakarta. (L)
