Suarademokrasi, Jakarta — Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama (FPNU) menyoroti dugaan praktik transaksi politik yang disebut terjadi di sejumlah tempat pertemuan, termasuk hotel. Muktamar NU ini, direncana diselenggarakan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
Ketua Forum Penyelamatan Nahdlatul Ulama, Abdul Hamid Rahayaan, mengaku prihatin atas informasi yang beredar mengenai sinyalemen pembelian dukungan ‘money politic’ ke sejumlah Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) untuk kepentingan pencalonan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Menurut Hamid, jika informasi tersebut benar adanya, praktik demikian tidak hanya mencederai proses Muktamar, tetapi juga berpotensi merusak marwah organisasi yang selama ini menjadikan ulama sebagai penjaga moral dan etika.
Hamid menyebut modus yang menjadi sorotan adalah adanya pihak-pihak yang mendatangi atau mengundang sejumlah kiai ke suatu kamar hotel untuk menawarkan surat dukungan calon anggota AHWA yang telah disiapkan.
Ia menyebut terdapat dugaan tawaran uang tunai puluhan juta rupiah sebagai imbalan atas tanda tangan dan pengesahan dukungan tersebut.
“Hasil pantauan kami menunjukkan adanya dugaan praktik yang terorganisir dan berpotensi merusak tatanan Nahdlatul Ulama. Kalau benar ada transaksi untuk mendapatkan dukungan, ini bukan lagi sekadar lobi politik, tetapi sudah menyentuh persoalan serius mengenai marwah organisasi,” kata Hamid di lepasan pers yang diterima WAHANANEWS.CO, Sabtu (15/8/2026).
Soroti Dugaan Penggunaan Stempel
Hamid juga menyoroti informasi mengenai dugaan penggunaan stempel organisasi dalam proses pengumpulan 7dukungan. Ia menyebut terdapat informasi bahwa pihak tertentu bahkan sudah menyediakan stempel apabila kiai yang dimintai dukungan tidak membawa stempel resmi organisasi.
Menurutnya, dugaan tersebut harus diperiksa secara serius karena menyangkut keabsahan dokumen sekaligus kehormatan organisasi.
“Yang paling memprihatinkan adalah adanya informasi mengenai penggunaan stempel yang tidak semestinya. Stempel organisasi bukan alat transaksi. Kalau benar ada stempel yang dibuat atau digunakan untuk kepentingan seperti itu, harus ditelusuri siapa yang membuat, siapa yang menggunakan dan untuk kepentingan apa,” ujarnya.
Ia juga menyebut surat dukungan yang diduga diperoleh melalui mekanisme tersebut dikabarkan dibuat dalam beberapa rangkap dan diberikan kepada pihak-pihak berbeda.
Namun, Hamid menekankan seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif agar tidak menjadi fitnah atau tuduhan tanpa dasar.
AHWA Dinilai Memiliki Posisi Strategis
Hamid menilai perhatian terhadap proses pemilihan AHWA tidak terlepas dari posisi strategis mekanisme tersebut dalam proses kepemimpinan NU.
Menurut dia, AHWA memiliki peran penting dalam proses penentuan Rais Aam sehingga setiap upaya memengaruhi komposisi atau dukungan terhadap anggota AHWA harus mendapat perhatian serius.
“AHWA seharusnya menjadi mekanisme yang menjaga kehormatan dan kualitas kepemimpinan Syuriyah. Karena itu, jangan sampai mekanisme yang dibuat untuk menjaga marwah organisasi justru dipengaruhi oleh kepentingan uang dan kekuasaan,” tegas Hamid.
Ia mempertanyakan legitimasi moral kepemimpinan organisasi apabila proses yang melahirkannya sejak awal sudah diwarnai dugaan transaksi.
Hamid mengatakan persoalan tersebut bukan semata-mata perebutan jabatan, melainkan menyangkut kepercayaan warga Nahdliyin terhadap hasil Muktamar.
Serukan Rais Syuriyah jangan Terpengaruh
Forum Penyelamatan NU menyerukan kepada para Rais Syuriyah PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia agar tidak terpengaruh oleh tekanan maupun tawaran yang dapat mencederai independensi mereka dalam menentukan pilihan.
Hamid meminta para kiai tetap mengedepankan pertimbangan keulamaan, kapasitas, integritas, serta kepentingan organisasi.
“Kami menyerukan kepada seluruh Rais Syuriyah PWNU dan PCNU agar tidak mengikuti keinginan pihak mana pun yang ingin membeli dukungan. Jangan sampai kepentingan sesaat menghancurkan tatanan dan marwah Nahdlatul Ulama di mata umat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa NU memiliki sejarah panjang yang dibangun para ulama, termasuk Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Karena itu, menurutnya, proses Muktamar harus dijaga agar tetap mencerminkan tradisi musyawarah dan etika keulamaan.
Minta KPK Awasi Sumber Dana
Selain menyerukan pengawasan internal, Hamid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mencermati informasi mengenai dugaan peredaran dana dalam rangkaian agenda menuju Muktamar ke-35.
Permintaan tersebut disampaikan karena, menurut Hamid, muncul dugaan di masyarakat mengenai sumber dana yang digunakan dalam praktik transaksi tersebut.
“Kami meminta KPK turut aktif memonitor sumber dana yang beredar menjelang Muktamar. Kalau memang ada indikasi uang yang digunakan berasal dari korupsi atau gratifikasi, tentu harus ditelusuri secara hukum,” ujarnya.
Hamid juga meminta seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan asal-usul dana sebelum terdapat bukti dan hasil pemeriksaan dari lembaga berwenang.
Menurut dia, transparansi sumber pembiayaan menjadi penting agar proses Muktamar tidak dibayangi dugaan penggunaan uang yang berasal dari sumber ilegal.
Tekad Terus Memantau
Hamid menambahkan, perhatian Forum Penyelamatan NU tidak berhenti pada munculnya isu tersebut. Pihaknya mengaku akan terus memantau perkembangan dinamika menjelang hingga pelaksanaan Muktamar ke-35.
Ia berharap seluruh kader NU yang memiliki posisi di pemerintahan maupun struktur politik tidak menggunakan jabatan dan pengaruhnya untuk mengintervensi proses internal organisasi.
“Kami akan terus memantau perkembangan menjelang Muktamar sampai pelaksanaan nanti. Yang kami perjuangkan bukan kepentingan kelompok tertentu, melainkan bagaimana Muktamar berlangsung secara bermartabat dan menjaga kehormatan Nahdlatul Ulama,” pungkas Hamid.
Hamid menegaskan, seluruh dugaan yang disampaikan pihaknya terbuka untuk diklarifikasi dan diverifikasi oleh pihak-pihak terkait. Menurutnya, pemeriksaan secara transparan merupakan cara terbaik untuk memastikan apakah informasi mengenai transaksi dukungan, penggunaan stempel, maupun aliran dana tersebut benar terjadi atau tidak. (L)
