Suarademokrasi, JAKARTA, Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun PHDI ke 65 Tahun, PHDI Bekerjasama dengan BPIP menyelenggarakan Seminar Nasional “Implementasi Pancasila Dalam Perayaan Hari Suci Agama Di Indonesia” Acara di Hotel Bidakara Jakarta, Minggu 31/3/24.
Hadir narasumber dalam acara tersebut Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Pembicara Utama Dr. Rima Agristina SH, SE, MM (Wakil Kepala BPIP), Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta S.IP, M.Sc (PHDI), Dr.H. Yusniar Yusuf M.S (MUI), Pdt Gomar Gultom M.Th (PGI), Prof.Dr. Philip K. Widjaja (PERMABUDHI), Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin), Emmanuel Josafat Tukar (KWI), Moderator I Ketut Budiasa ST, MM (Sekretaris Umum Pengurus Harian PHDI Pusat).
Ditemui oleh awak media Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menyampaikan, saya sangat bersyukur dan mengapresiasi PHDI untuk acara ini, karena ini menunjukan kerjasama antara agama itu di butuhkan dalam rangka membumikan pancasila. Kita tidak ingin pancasila itu hanya semacam teori, atau tinggal dalam wacana, tapi perlu di sosialisasikan menjadi bagian dari peri kehidupan sehari-hari, Jadi way off life kita. Kita melihat belakangan ini kita makin jauh dari nilai-nilai pancasila,” ujarnya.
Dengan era medsos sekarang anak-anak muda sebetulnya ngak ingin di gurui oleh mereka yang lebih tua, menurut hemat saya negara perlu memikirkan bagaimana mendaratkan nilai-nilai pancasila dikalangan kaum muda. Model-model seminar-seminar seperti ini atau model-model pengajaran P4 dulu sudah tidak diterima oleh anak-anak remaja sekarang, mendengar dari sebayanya itu saja, saya kira perlu media atau medium khusus buat remaja dalam kerangka ini. Tapi jangan lupa mereka sangat potensial,” paparnya.
Keadilan sosial misalnya dalam kerangka sila ke 5 pancasila, anak-anak muda sekarang lebih mudah tergerak dengan medsos, lihat saja misalnya kumpulin dana sangat cepat anak-anak muda, remaja sekarang tergerak. Itu menunjukan remaja kita sangat pancasilais,” tuturnya.
Harapannya pertama pemerintah lebih memberikan jaminan hukum kepada semua pihak, jaminan hukum ini menjadi penting dalam rangka menjaga konstitusi, kedua negara harus zero toleran terhadap tindak-tindak kekerasan, kepada tindak-tindak yang melampaui kemanusiaan, kalau tidak apa gunanya negara hadir. Negara hadir karena konstitusi, dan tugasnya untuk mengawal konstitusi,” pungkasnya.
